JAKARTA RAYA, Depok – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Depok berencana meningkatkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik untuk mendukung pembangunan Depok di kuartal II tahun 2025.

Kepala Dinas PUPR Depok, Citra Indah Yulianty mengungkapkan sejumlah langkah yang akan diambil untuk merespons rencana pembangunan di bawah kepemimpinan Walikota Supian Suri bersama wakilnya Chandra Rahmansyah.

“Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok tahun 2025 akan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik,” ujar Citra menjawab pertanyaan tertulis Jakarta Raya pada Selasa, 8 Juli 2025.

Citra mengatakan, peningkatan kualitas infrastruktur sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di wilayah Kota Depok.

Beberapa solusi peningkatan infrastruktur meliputi,

Pertama, DPUPR Depok akan meningkatkan pelebaran Jalan ruas jalan utama seperti, Jalan Tole Iskandar dan Jalan Margonda.

“Untuk tahun ini 2025 Jalan Raya Sawangan,” katanya.

Untuk menjaga kualitas jalan utama, ini sambung Citra, pihaknya secara rutin mem-perbaiki jalan rusak untuk menjaga kelancaran arus dan keselamatan pengendara.

“Perbaikan kualitas juga menyasar peningkatan kualitas trotoar dan drainase agar tidak tergenang dan dapat digunakan pejalan kaki, ” imbuhnya.

Berikutnya, pembangunan infrastruktur pendukung lalu lintas dan pembangunan perpanjangan underpass dan flyover, seperti, underpass Dewi Sartika (sudah beroperasi).

Rencana perpanjangan flyover lainnya berada di titik padat seperti Simpang Ramanda atau Jalan Juanda. Selain itu, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di titik ramai seperti stasiun dan pasar (Perencanaan oleh Dinas Perhubungan).

Langkah ketiga, konsolidasi ruang jalan dalam penataan kawasan perkotaan (urban design).
Citra menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengaturan dan penataan ulang jalan kendaraan, pejalan kaki, dan ruang parkir.

Seperti di Stasiun Depok Baru, Pondok Cina, dan Universitas Indonesia. Itu dilakukan untuk mengintegrasikan hunian, transportasi umum, dan fasilitas umum dalam satu kawasan.

“Ini melibatkan Dinas Perhubungan Penataan Jawasan TOD (Transit Oriented Development),” terangnya.

Selanjutnya, pembangunan jalan alternatif dan akses baru pembangunan jalan baru atau akses penghubung antarkecamatan.

Seperti jalan penghubung Cinere-Sawangan dan jalur alternatif Beji-Cimanggis. Optimalisasi fungsi jalan akan dilakukan di Jalan Nangka, Kukusan, dan Juanda sebagai akses penyangga Margonda.

Terakhir, Kolaborasi dan Digitalisasi. Citra mengatakan DPUPR telah membuat integrasi data kemacetan dan pemetaan jalan berbasis GIS (Geographic Information System) untuk perencanaan proyek prioritas.

Untuk mendukung proyek, ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Jalan, Bina Marga Provinsi, Bappeda, Dishub, dan pihak swasta (developer, pengelola perumahan) dalam penataan akses jalan.

“Dinas PUPR juga bisa mengusulkan program padat karya infrastruktur jalan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat sekaligus memperbaiki akses jalan lokal,” ujarnya. (ali)