JAKARTA RAYA — Dalam suasana khidmat dan sarat semangat kebangsaan, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Lemhannas Daerah Khusus Jakarta (DPD IKAL DKJ) resmi dilantik di Balai Agung, Balai Kota Pemerintah Provinsi DK Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas RI, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, yang kembali mengamanahkan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si. sebagai Ketua DPD IKAL DKJ untuk periode 2025–2030. Ia didampingi oleh Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A. sebagai Sekretaris dan Dr. Agus Suparman sebagai Bendahara, bersama jajaran pengurus lainnya.

Dalam sambutannya, Agum Gumelar menekankan pentingnya peran strategis alumni Lemhannas sebagai agen pemersatu dan penjaga keutuhan bangsa.

“Peran IKAL menjadi sangat penting dalam meredam polarisasi dan menjaga arah pembangunan nasional. Saya percaya, Prof. Sylviana Murni di periode keduanya mampu menjalankan amanah ini dengan integritas dan keberanian,” tegas Agum.

Sementara itu, dalam pidato perdananya, Prof. Sylviana Murni menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran substantif IKAL di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang di Ibu Kota.

“DPD IKAL Lemhannas DKJ akan hadir bukan hanya secara struktural, tapi juga substantif. Kami akan membangun ekosistem dialog kebangsaan yang inklusif, memperkuat ketangguhan sosial, serta mendorong sinergi lintas sektor demi ketahanan nasional, khususnya di Daerah Khusus Jakarta,” ujar Sylviana.

Pelantikan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat, termasuk Gubernur DK Jakarta, perwakilan Gubernur Lemhannas RI, unsur Forkopimda seperti perwakilan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya, akademisi, tokoh masyarakat, serta jajaran TNI-Polri.

Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pelantikan, sesi foto bersama, dan doa untuk kejayaan bangsa.

Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) merupakan wadah alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang bertujuan memperkuat ketahanan nasional melalui pendidikan kebangsaan, penguatan kepemimpinan strategis, dan advokasi kebijakan publik yang berorientasi pada keutuhan dan kemajuan bangsa. (Hab)