Oleh: Mohamad Fuad

Gerakan intelektual ulama yang dikenal dengan nama Tashwirul Afkar telah memainkan peran penting dalam sejarah kebangkitan Nahdlatul Ulama (NU). Sebelum NU secara resmi berdiri, forum diskusi ini menjadi ruang musyawarah untuk merespons berbagai isu aktual yang dihadapi umat Islam, baik dalam aspek keagamaan maupun kebangsaan.

Pada masa itu, arus pemikiran Wahabi tengah gencar menyuarakan paham anti-mazhab dan menggugat tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan labelisasi seperti bid’ah, syirik, dan khurafat. Di sisi lain, bangsa Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, yang menambah kompleksitas tantangan umat.

Situasi menjelang berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998 memiliki kemiripan dengan dinamika saat NU didirikan. Forum-forum pemikiran yang mirip Tashwirul Afkar kembali menguat di kalangan internal dan eksternal NU. Seiring berakhirnya era Orde Baru, ulama, aktivis, dan intelektual NU menggagas berbagai strategi untuk mengembalikan peran signifikan warga NU dalam membangun bangsa.

Baca Juga:NU vs Agresi Militer Belanda II: Akar Ideologis PKB dalam Politik Kebangsaan

Sebagai respons terhadap aspirasi warga, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah pada 3 Juni 1998, yang memutuskan pembentukan Tim Lima. Tim ini diberi mandat untuk menampung dan merumuskan aspirasi warga NU terkait reformasi politik.

Hasil kerja Tim Lima dan Tim Asistensi antara lain mencakup pokok-pokok pikiran NU tentang reformasi politik, Mabda’ Siyasi (dasar politik), relasi partai dengan NU, serta penyusunan AD/ART dan naskah deklarasi partai. Seluruh gagasan ini kemudian dibahas dalam forum Silaturahmi Nasional Ulama dan Tokoh NU di Bandung pada 4–5 Juli 1998.

Puncaknya, pada 23 Juli 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dideklarasikan secara resmi di kediaman KH Abdurrahman Wahid.

Baca Juga:Belajar dari Perjanjian Renville: NU, PKB, dan Relasi dengan Pemerintahan Prabowo

Mabda’ Siyasi dan Karakter Kader Masa Depan

Dalam perjalanan 27 tahun sejak kelahirannya, PKB telah mengembangkan Mabda’ Siyasi sebagai dasar politik yang dinamis dan kontekstual. Mabda’ ini telah membentuk karakter kader dengan integritas keagamaan dan orientasi kebangsaan yang kuat.

  • Karakteristik kader PKB yang dibangun melalui Mabda’ Siyasi antara lain:
  • Memiliki komitmen pada nilai-nilai agama dan kemanusiaan
  • Mampu memimpin dan mengelola organisasi dengan baik
  • Cakap dalam analisis dan pemecahan masalah kebangsaan
  • Konsisten dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial
  • Adaptif dalam menghadapi perubahan serta piawai dalam komunikasi dan diplomasi
  • Teguh dalam menjalankan prinsip amar ma’ruf nahi munkar

Namun tantangan ke depan tidak ringan. Mabda’ Siyasi dituntut mampu mencetak kader yang bukan hanya ideologis, tetapi juga terbuka dalam menjalin kerja sama lintas partai politik. Tujuannya adalah memperluas pengaruh nilai-nilai PKB dalam spektrum kepentingan nasional yang semakin kompleks.

Harapan ke depan, doktrin Mabda’ Siyasi tidak sekadar menjadi basis ideologi internal partai, tetapi mampu menjadi nilai strategis dalam percaturan politik nasional, untuk menjamin peran NU tetap signifikan dalam menjaga arah kebijakan bangsa sesuai nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.

Wallahu a’lam. (***)