NU vs Agresi Militer Belanda II: Akar Ideologis PKB dalam Politik Kebangsaan

Oleh: Mohamad Fuad – Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Sosial (Puskas)

Setelah Perjanjian Renville (1948), wilayah Republik Indonesia menyempit hanya di sekitar Yogyakarta. Situasi ini memunculkan kekecewaan Nahdlatul Ulama (NU), yang saat itu telah menjadi kekuatan sosial-religius besar dengan basis pesantren dan laskar santri Hizbullah–Sabilillah.

Meski sempat mendukung jalur diplomasi, NU tidak tinggal diam. Jaringan pesantren tetap dijadikan pusat logistik, dapur umum, hingga markas gerilya di Jawa, Madura, dan Sumatra. Para kiai NU menjadi penghubung TNI dengan rakyat desa. Fatwa jihad dari KH. Wahid Hasyim, KH. Zainul Arifin, dan KH. Masykur menjaga moral rakyat, menegaskan bahwa melawan Belanda adalah kewajiban agama (fardhu ‘ain).

Di ranah politik, NU juga memainkan peran strategis. Dukungan tokoh-tokoh NU terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pimpinan Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi memastikan eksistensi Republik tetap diakui dunia, meski Sukarno-Hatta ditawan Belanda. Sikap ini memperkuat diplomasi Indonesia di forum internasional, hingga membuka jalan menuju Konferensi Meja Bundar 1949.

NU tampil dalam tiga peran sekaligus: militer melalui laskar santri dan jihad rakyat, politik-diplomasi dengan menjaga keberlanjutan Republik, serta sosial-religius dengan memberi legitimasi agama bagi perjuangan rakyat. Perlawanan berbasis pesantren inilah yang membuat Agresi Militer Belanda II gagal melumpuhkan Republik.

Mabda’ Siyasi PKB

Peristiwa heroik ini menjadi sumber nilai dan doktrin politik bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mabda’ siyasi PKB menegaskan pentingnya kemandirian umat, kesetiaan pada NKRI, dan politik berbasis moral serta rakyat.

PKB menolak ketergantungan pada figur elite dan politik pecah-belah, baik yang dimainkan kekuatan asing maupun kepentingan jangka pendek. Politik, bagi PKB, adalah jalan menjalankan perintah agama, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Pelajaran besar dari NU dalam Agresi Militer II adalah bahwa kemenangan politik tidak cukup hanya dengan lobi elite, melainkan harus bertumpu pada basis rakyat sekaligus diperkuat diplomasi internasional. Loyalitas pada NKRI ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

Benang merah sejarah perjuangan NU itu kini terpatri dalam ideologi PKB: membangun kemandirian umat, menjaga moralitas politik, memperkuat basis rakyat, dan menyeimbangkan perjuangan nasional dengan diplomasi global. (***)