JAKARTA RAYA – Situasi politik Indonesia dinilai tengah menghadapi persoalan serius. Sejumlah peristiwa di lingkup pemerintahan maupun legislatif dianggap mencederai kepercayaan publik.

Sorotan ini mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Menggugat Peran Partai Politik dan Implementasi Kedaulatan Rakyat” yang digelar Institut for Public Policy Studies (IPPSI) Indonesia di Terrace Kafe, Jl. DI Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

Analis IPPSI, H.Y. Husein Ibrahim, menilai rangkap jabatan di lingkungan politik menjadi salah satu pemicu menurunnya kualitas demokrasi.

“Ketika seorang ketua partai menjabat sebagai menteri, maka tidak boleh ada intervensi yang mengutamakan kepentingan politik di atas kepentingan rakyat. Jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan penuh dan independen,” tegasnya.

Selain Husein, hadir pula pengamat politik Yusuf Blegur sebagai narasumber. Diskusi ini menyasar kalangan akademisi, pemerhati politik, serta masyarakat yang peduli pada dinamika demokrasi di Indonesia.

Yusuf menekankan pentingnya pemerintah fokus membenahi persoalan krusial yang tengah dihadapi rakyat.

“Jangan sampai permasalahan yang bergejolak saat ini justru diabaikan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, perlu mengambil keputusan yang sejalan dengan tuntutan warga,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, IPPSI berharap sistem politik Indonesia bisa berjalan lebih sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata pada kepentingan partai politik.