JAKARTA RAYA- Persoalan sampah dan transportasi di Jakarta menjadi perhatian khusus Fraksi PDI-P di Kebon Sirih, dalam refleksi akhir tahun 2025 yang disampaikan pada Senin (22/12/2025) petang di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.
Dalam paparannya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai persoalan sampah menjadi peer besar yang harus ditangani secara serius oleh pemprov DKI Jakarta.
“Hal itu berkaitan dengan wacana untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang juga menjadi concern pemerintah pusat. Tentunya, saat ini kita masih berembuk untuk teknologi yang akan digunakan dan penempatannya dimana. Termasuk dengan persoalan pembiayaannya,” ujar Yuke.
Menurut Wakil Bendahara DPP PDIP itu, belajar dari pengalaman setiap tahunnya, dalam hal penanganan sampah. Pemprov DKI Jakarta diharapkan tidak hanya mengatasi pada bagian ujung atau hilirnya. Melainkan, sambung anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu menangani persoalan sampah harus juga dilakukan pada bagian hulunya.
“Diinternal Komisi D, kita terus membantu untuk mensosialisasikan bagaimana penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)!dan Pemprov berjalan dengan maksimal dan sesuai harapan. Agar pada tahun mendatang, Jakarta bisa terbebas atau zero sampah,” katanya.
Untuk program yang diusulkan, Yuke menegaskan pihaknya mendorong agar pemprov dan DLH memberikan apresiasi bagi masyarakat yang fokus dalam hal penanganan sampah di lingkungan.
“Dalam beberapa kesempatan, kita mengupayakan agar masyarakat yang memilah sampah mendapatkan apresiasi berupa insentif-insentif dari pemerintah provinsi,” katanya.
Dalam hal transportasi publik, Yuke memaparkan saat ini. Program gubernur tergolong sangat baik. Hal itu didasari dengan sejumlah jalur transportasi publik yang mulai terintegrasi.
“Tapi kalau masih ada yang perlu kita perbaiki, kami juga akan menyampaikan kritik-kritik. Yang harus diingat, jangan sampai nanti subsidi-nya malah terlalu berat. Nah ini yang harus kita telah betul.Kita harus antisipasi terkait ongkos untuk biaya transportasi yang terintegrasi. Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta. Karena dana subsidi dari pajak warga Jakarta. Karena kita berharap subsidi itu diprioritaskan untuk warga Jakarta dan penyandang disabilitas,” katanya.
Hal lain yang juga menjadi concern Fraksi PDI-P, Yuke menjelaskan peningkatan kualitas terhadap sejumlah fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. “Misalnya keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO), beberapa akses-akses bangunan, rumah susun dan sebagainya. Kita berharap kedepan lebih ramah terhadap penyandang disabilitas,” tandasnya.(jr)
Tinggalkan Balasan