JAKARTA RAYA — Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 akibat pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat mendapat sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta. Demokrat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, akuntabel, dan bebas dari program yang berpotensi menjadi pemborosan.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan bahwa setiap belanja pemerintah harus diuji dari manfaat nyatanya bagi warga, bukan semata-mata dari besaran alokasi anggaran.
“Demokrat menekankan agar APBD 2026 dibebaskan dari program-program yang bersifat pemborosan. Setiap belanja pemerintah harus benar-benar diuji manfaatnya bagi warga Jakarta,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).
APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, menyusut Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun. Penurunan ini dipicu pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang turun signifikan dari Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.
Meski demikian, Demokrat menilai penetapan lima isu strategis Pemprov DKI—penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan tengkes (stunting), penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan—sudah berada di jalur yang tepat karena menyentuh persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas hidup warga Jakarta.
“Di tengah keterbatasan fiskal, fokus utama memang harus diarahkan pada pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan berpendapatan rendah,” kata Mujiyono.
Terkait program penanggulangan kemiskinan dan stunting, Demokrat mendorong kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil (outcome). Bantuan sosial, menurut Mujiyono, perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar tidak berhenti pada bantuan konsumtif semata.
“Bantuan sosial harus diarahkan pada penguatan UMKM mikro, akses permodalan produktif, dan peningkatan kapasitas kerja, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi warga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja formal dan pelatihan kerja bersertifikat, khususnya bagi generasi Z dan kelompok usia produktif. Menurutnya, warga Jakarta tidak hanya membutuhkan bantuan sosial, tetapi juga kepastian penghasilan dan peluang mobilitas ekonomi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Demokrat mencatat penyusutan APBD 2026 berpotensi memengaruhi percepatan realisasi sejumlah program prioritas Pemprov DKI, seperti peningkatan kesejahteraan RT/RW hingga 100 persen, perluasan CCTV untuk keamanan lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), hingga pembangunan balai kerja.
“Penyusutan APBD 2026 juga berpotensi memengaruhi agenda transformasi Jakarta menuju Kota Global. Kami berharap ke depan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dapat lebih optimal, mengingat banyaknya program prioritas yang harus dijalankan,” tegas Mujiyono.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa APBD 2026 akan dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh warga. Fokus anggaran tetap diarahkan pada lima isu strategis yang dinilai belum tuntas dalam beberapa tahun terakhir.
“Sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang dulu tidak terselesaikan,” ujar Pramono.
Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mengalokasikan antara lain anggaran sebesar Rp3,77 triliun untuk peningkatan infrastruktur kota, Rp17,58 triliun untuk penguatan modal manusia, Rp2,70 triliun untuk penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri, serta Rp7,82 triliun untuk mobilitas dan pengembangan kawasan berorientasi transit. (hab)
Tinggalkan Balasan