JAKARTA RAYA – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, meminta pemerintahan Prabowo–Gibran melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan tersebut dinilai menyimpan banyak persoalan dan berpotensi menjadi ladang praktik korupsi oleh oknum pejabat.
Iskandar memaparkan sejumlah indikasi masalah dalam pelaksanaan MBG, mulai dari dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepemilikan dapur yang didominasi pejabat sipil, unsur TNI–Polri, hingga kelompok pengusaha tertentu, serta peran yayasan yang diduga hanya menjadi perantara pengumpul rente.
Selain persoalan tata kelola, implementasi MBG juga disebut telah menimbulkan luka di tengah masyarakat. Kasus keracunan makanan pada anak sekolah terjadi berulang kali, meskipun di setiap SPPG telah ditempatkan tenaga ahli gizi.
“Ini menunjukkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cakap mengelola program MBG. Evaluasi seharusnya memperbaiki keadaan, bukan justru memperparah. Kasus keracunan anak-anak bangsa semakin meluas. Kami menduga ada kelompok tertentu yang sengaja mengeksploitasi anak sekolah dan masyarakat miskin demi mengejar rente dari program MBG,” ujar Iskandar kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Iskandar juga menyoroti pengalihan anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun untuk membiayai MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut menabrak prinsip prioritas pembangunan sumber daya manusia.
“Mengapa pemerintah tidak memaksimalkan anggaran pendidikan? Justru anggaran tersebut dialihkan ke program MBG yang terus menuai persoalan. Ironisnya, ketika kritik disampaikan melalui media sosial, para pengkritik justru mengalami intimidasi,” katanya.
Lebih jauh, Iskandar menilai iklim demokrasi saat ini menunjukkan kemunduran. Ia membandingkan situasi tersebut dengan pola pemerintahan era Orde Baru, ketika kritik publik kerap dibalas dengan tekanan.
“Padahal masyarakat punya hak untuk bersuara. Kritik terhadap kekacauan program MBG semestinya didengar dan dikaji secara serius. Jika perlu, program ini dihentikan dan dialihkan ke kebijakan lain yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG tidak berdiri di ruang hampa. Menurut Iskandar, kepemilikan dan pengelolaan bisnis di balik program ini kuat didominasi oleh pejabat dan kelompok pengusaha tertentu.
Ironisnya, program yang digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru berdampak sebaliknya. Banyak pelaku usaha mikro disebut gulung tikar karena tidak mampu bersaing.
“Awalnya, pelaku usaha kecil menyambut program ini dengan harapan bisa memasok bahan baku MBG di wilayah terdekat. Faktanya, pengelola dapur lebih memilih berbelanja ke agen besar atau grosir demi memperoleh margin lebih besar,” ungkap Iskandar.
Tingginya permintaan dari dapur MBG ke agen besar, lanjutnya, turut mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat pengecer. Kondisi ini semakin menekan usaha kecil yang daya saingnya terbatas.
“Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, angka pengangguran meningkat dan bencana alam terjadi di berbagai daerah. Apakah situasi ini belum cukup untuk membuka hati dan pikiran para penguasa terhadap nasib rakyat?” ujarnya.
Atas dasar itu, ETOS Indonesia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap program MBG. Selain itu, KPK dan Kejaksaan Agung juga diminta mengusut tuntas dugaan korupsi yang melingkupi program tersebut.
Iskandar meyakini, apabila penegak hukum serius menindaklanjuti dugaan tersebut, banyak pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional berpotensi terseret.
“Anggaran MBG sangat besar, bahkan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun per hari. Sementara sejumlah pejabat pengambil kebijakan di BGN tidak berasal dari latar belakang yang kompeten di bidangnya. Tidak heran jika pelaksanaannya menjadi amburadul,” pungkasnya. (hab)
Tinggalkan Balasan