JAKARTA RAYA-Adanya korban jiwa saat banjir di Jakarta 12-18 Februari 2026 lalu menjadi catatan yang harus diperhatikan bagi para stakeholder di Jakarta.
Hal itu dipandang sangat diperlukan, mengingat masyarakat Jakarta sangat membutuhkan informasi dan bantuan saat banjir melanda pemukiman tempat tinggal warga.
Apalagi, BMKG sudah memberikan warning curah hujan akan terus meningkat hingga beberapa bulan mendatang.
“Jadi ketika gelombang air yang cukup besar sudah terdeteksi, lantas mengakibatkan banjir, meluap, genangan, dan sebagainya. Ya harus ada antisipasi dan langkah cepat. Koordinasi dengan PLN, koordinasi dengan dinas pertamanan dan Dinas lainya. Stake holder harus melakukan langkah koordinasi dalam menganalisa tingkat kerawanan,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Puadi, Kamis (22/1/2026).
Dikatakan Puadi, khusus dalam mengantisipasi banjir di Jakarta. Dinas Sumber Daya Air (SDA) diharapkan menyusun kerja-kerja penanganan terhadap antisipasi banjir.
Salah satunya, sambung Ketua Fraksi PKB di DPRD DKI itu dengan mengoperasikan pompa dan lebih banyak melakukan pengadaan pompa dan melakukan langkah-langkah sebelum mengerjaan program pengendalian banjir rampung dikerjakan.
Terutama di wilayah-wilayah yang kondisinya masih belum memungkinkan untuk bisa dilakukan penanganan banjir secara lebih komprehensif. Karena dalam proses perencanaan ada beberapa agenda yang tertunda. Seperti pengerjaan embung, normalisasi waduk dan program pengendalian banjir lainya, ” katanya.
Seperti diketahui, pada banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, mengakibatkan 3 warga di Jakarta Utara menjadi korban meninggal akibat tersengat listrik di kediamannya.
“Disamping itu perlu juga melakukan penertiban terhadap kabel-kabel PLN dan melakukan penertiban pada pohon-pohon yang berpotensi tumbang,” katanya.
Khusus dalam penanganan pohon, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaktim itu mengusulkan supaya segera dilakukan inventarisasi terhadap pohon-pohon yang berpotensi untuk tumbang.
Dinas pertamanan harus mulai melakukan penertiban atau penataan pohon-pohon rimbun, pohon yang mulai lapuk dan sebagainya harus mulai diinventarisir. Supaya tidak boleh lagi ada yang namanya, saat hujan deras terus kemudian pohon tumbang dan akhirnya menelan korban atau setidak-tidaknya merugikan masyarakat yang kena dampaknya. Nah itu tidak boleh terjadi,” bebernya.
Lebih lanjut, politisi muda berbakat itu pun menegaskan persoalan penopingan dan pembuatan saluran agar secara cepat dikerjakan.
“Karena hal itu merupakan usulan masyarakat saat reses anggota dewan yang harus menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. Selain menyelesaikan program-program prioritas gubernur,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan