JAKARTA RAYA – Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop), Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersama Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar kick off kolaborasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Dukuhrejo dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako menuju kemandirian ekonomi, Sabtu (14/2).

Program ini menjadi bagian dari pilot project pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui wadah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Kemensos di Kabupaten Purworejo kini resmi menjadi anggota Kopdes Merah Putih Dukuhrejo dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa serta mendorong KPM naik kelas secara bertahap menuju keluarga sejahtera dan berdaya.

“Ini merupakan kelanjutan dari MoU antara Kemensos dan Kemenkop untuk mendorong para penerima manfaat menjadi anggota Kopdes. Selanjutnya aspek pemberdayaannya akan kita perkuat melalui operasionalisasi Kopdes Merah Putih,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, model kolaborasi pemberdayaan KPM ini akan diperluas ke berbagai wilayah seiring dimulainya operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional. Targetnya, warga dari desil 1 dapat meningkat ke desil berikutnya melalui penguatan usaha dan akses ekonomi.

Menurut Ferry, Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya menjadi tempat distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan pokok, tetapi juga berfungsi sebagai offtaker produk masyarakat desa. Contohnya, bantuan satu set ayam petelur dari Kemensos bersama Japfa Comfeed Indonesia kepada KPM diharapkan hasil produksinya dapat dipasarkan melalui Kopdes.

“Kopdes harus menjadi tempat menampung dan memasarkan hasil produk masyarakat, sehingga anggota mendapatkan tambahan penghasilan,” jelasnya.

Selain itu, anggota Kopdes Merah Putih juga berhak memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dari bisnis koperasi. Skema ini diharapkan memberi tambahan pendapatan secara periodik dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih merupakan instrumen penting dalam skema percepatan pengentasan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya mendorong penerima bantuan sosial, khususnya usia produktif, masuk ke dalam ekosistem koperasi.

“Bantuan sosial sifatnya sementara untuk menjaga agar rakyat tidak jatuh. Selanjutnya koperasi membantu agar masyarakat bisa bangkit dan mandiri,” ujarnya.

Saifullah berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Purworejo secara signifikan. Tahun lalu, sebanyak 1.000 KPM telah lulus graduasi, dan ditargetkan meningkat menjadi 3.000 keluarga mandiri pada tahun depan.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan agenda prioritas nasional. Ia menyebut BP Taskin tengah merumuskan pendekatan program yang saling terintegrasi dan tahan terhadap tekanan inflasi.

“Seluruh program kementerian dan lembaga harus saling terhubung agar bangsa ini selamat dari jerat kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat operasional koperasi desa sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan.

“Kami ingin keluarga penerima manfaat tidak lagi bergantung pada bantuan. Kopdes Merah Putih menjadi wadah untuk berdaya, menabung, dan berusaha secara mandiri,” ujarnya.

Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini diharapkan tidak hanya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi desa dengan koperasi sebagai pusat produktivitas dan kemandirian masyarakat. (hab)