JAKARTA RAYA, Medan — Aktivis hak asasi manusia (HAM), Fredi Marbun, menyoroti fenomena yang dianggap ironis di tubuh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sumatera Utara, Sabtu (11/10/2025).

Fredi menegaskan, sementara banyak jemaat HKBP berjuang memperoleh izin mendirikan rumah ibadah dan beribadah dengan damai, para pimpinan tertinggi HKBP, termasuk Ephorus, tampak lebih fokus pada persoalan eksternal, seperti urusan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

“Ini sangat memprihatinkan. Jemaat sedang menghadapi tantangan berat untuk beribadah, tapi para pemimpinnya justru sibuk membicarakan PT TPL,” kata Fredi secara eksklusif. Ia menambahkan bahwa tugas utama pemimpin rohani adalah memperjuangkan hak-hak jemaat untuk beribadah tanpa hambatan, bukan terlibat dalam urusan korporasi atau politik.

Fredi juga menyoroti persoalan internal HKBP, termasuk transparansi aset dan dana gereja. Ia meminta Ephorus dan pimpinan HKBP bersikap terbuka mengenai aset gereja yang sulit diakses jemaat, serta penggunaan dana hasil setoran sentralisasi. “Jemaat berhak mengetahui jumlah dana yang dikumpulkan dan kemana penggunaannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan organisasi,” ujarnya.

Selain itu, Fredi menekankan kondisi gereja di pelosok yang masih memprihatinkan. Banyak gereja HKBP berdiri dengan kondisi tidak layak, bahkan berupa gubuk. Ia menilai pimpinan pusat seharusnya fokus pada gereja-gereja tertinggal dan jemaat yang berjuang dalam keterbatasan.

Aktivis HAM ini juga mengkritik sikap HKBP yang lantang berbicara tentang HAM terkait PT TPL, namun cenderung diam terhadap pelanggaran kebebasan beribadah yang dialami jemaat HKBP. “Kalau benar memperjuangkan HAM di tengah masyarakat Batak, mengapa tidak memperjuangkan HAM jemaat yang menjadi korban intoleransi dan radikalisme?” tegasnya.

Fredi berharap HKBP kembali pada roh pelayanan sejati, meneladani Kristus dalam kesederhanaan, keberanian, dan kejujuran, bukan terjerat urusan bisnis, politik, atau relasi kuasa yang menjauhkan gereja dari misinya.

“Kita berharap Ephorus dan seluruh pimpinan pusat melayani jemaat, bukan sebaliknya,” pungkas Fredi. (sin)