JAKARTA RAYA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) harus sebesar Rp 6.500 per kilogram.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Senin (3/2/2025), yang juga dihadiri oleh petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, serta perwakilan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dari permainan harga yang dilakukan oleh pihak penggilingan padi. “Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah, harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp 6.500. Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah (PP),” ujar Prabowo dalam siaran resminya.

Prabowo menegaskan bahwa semua pihak dalam sektor pertanian, termasuk petani, pengusaha, dan konsumen harus mendapatkan keuntungan yang adil. Jika ada pengusaha penggilingan padi yang tidak mematuhi ketentuan ini, ia mengancam untuk menutup usaha mereka dan mengambil alih operasionalnya.

“Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi,” tegasnya.

Pemerintah juga mencabut ketentuan rafaksi atas gabah hasil produksi petani yang diserap oleh Perum Bulog. Dengan kebijakan baru ini, Bulog wajib menyerap gabah kering panen dari petani dalam kondisi apa pun. Namun, kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Bulog, tetapi juga bagi perusahaan swasta yang membeli gabah dari petani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas terhadap pengusaha yang membeli gabah di bawah harga yang ditetapkan. Ia mencontohkan bahwa beberapa pabrik besar di Sumatera Selatan masih membeli gabah dengan harga Rp 4.600 per kilogram.

“Karena itu harga tidak boleh kita tawar-tawar. Jika ada yang melanggar, kami akan melibatkan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Prabowo menyoroti adanya indikasi pihak tertentu yang mencoba mempermainkan harga gabah dan merugikan petani.

“Saya mengimbau semua pihak, dari penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah Indonesia. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau berani bermain-main, saya akan tindak,” kata Prabowo.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga pangan nasional. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menerapkan sistem kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan ingin memastikan bahwa seluruh elemen dalam rantai pasok pangan mendapatkan keuntungan yang adil. (hab)