JAKARTA RAYA- Dampak dari pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. APBD DKI Jakarta 2026 diproyeksikan mengalami perubahan dari Rp95 triliun menjadi Rp82 triliun.
Ditengah rencana perubahan APBD DKI 2026 tersebut, program pembangunan wilayah pinggiran Jakarta diminta tetap terjaga. Hal itu harus dilakukan mengingat masyarakat pinggiran Jakarta harus merasakan dampak dari pembangunan menunju Jakarta menjadi kota global.
“Wilayah pinggiran Jakarta seperti Kecamatan Cilincing itu masih perlu perhatian dari pemerintah provinsi. Pembangunan jalan dan saluran air harus menjadi fokus pembangunan pada 2026. Karena hal itu berdampak besar pada masyarakat disaat intensitas hujan tinggi karena mengakibatkan banjir,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, Selasa (21/10/2025).
Taman interaksi untuk masyarakat, pembangunan trotoar serta penataan kawasan kumuh di Jakarta diharapkannya juga bisa dilanjutkan. Tujuannya, kata politisi yang akrab disapa Bunda Neneng itu Jakarta yang saat ini menuju kota global dan menjelang 5 abad. Pembangunan Jakarta bisa berkesinambungan sesuai program pemerintah pusat.
“Bicara Jakarta, kita tidak bisa terfokus pada kawasan Sudirman, PIK, Yos Sudarso atau kawasan lainnya yang berada di pusat kota. Kita harus bicara Jakarta secara menyeluruh, baik tengah kota atau pun pinggiran Jakarta seperti dindapil Jakarta Utara yang meliputi, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading dan Pulau Seribu yang belum tersentuh pembangunan. Bahkan untuk wilayah Kelapa Gading pun, ada wilayah pinggiran kali. Itu harus tetap menjadi konsen pemprov dalam hal pembangunan Jakarta,” bebernya.
Sementara, dalam hal penanggulangan sampah Jakarta pada 2026 yang sudah masuk dalam kategori overload karena menyumbang sampah 8.000 ton perhari. Politisi yang sudah empat periode duduk di Kebon Sirih itu berharap agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta melakukan peningkatan kinerja Agara Jakarta menjadi zero sampah pada 2030 mendatang.
“Pergub No 77 tahun 2020, tentang pengelolaan sampah dari sumbernya harus menjadi konsen bagi Pemprov DKI . Sosialisasi perlu dilakukan secara masive oleh pemerintah. Jangan lagi ada program yang overlab sehingga membingungkan masyarakat. Seperti yang baru-baru ini dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup, yakni gerakan pemilahan sampah (GPS). Program itu menjadi tumpang tindih dengan program pengelolaan sampah dari sumbernya yang sekarang ini terus diupayakan oleh Pemprov DKI,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan