JAKARTA RAYA, Malang — Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat pengelolaan lahan dan irigasi pertanian menuai apresiasi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi kemahasiswaan tersebut menyatakan kesiapan mengerahkan sekitar 40 ribu kader di seluruh Indonesia untuk mendukung dan mengawal program swasembada pangan nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) PP KAMMI, Aulia Furqon, terhadap berbagai terobosan Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, kehadiran Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) telah menghadirkan perubahan nyata dalam waktu relatif singkat.
“Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, Ditjen LIP melalui program 10.000 irigasi perpompaan dan 4.000 irigasi perpipaan telah menghadirkan harapan baru. Program ini mampu mendorong optimisme generasi muda untuk kembali aktif dan berdaya di sektor pertanian,” ujar Aulia dalam LIP Podcast yang digelar di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, Jawa Timur, Jumat (26/12/2025).
Ia menegaskan bahwa lahan dan irigasi merupakan dua faktor paling krusial dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Tanpa dukungan air dan sistem irigasi yang berfungsi optimal, swasembada pangan sulit diwujudkan secara berkelanjutan.
“Berbicara swasembada pangan, kuncinya ada pada lahan dan irigasi. Tidak ada produksi tanpa air, tidak ada keberlanjutan tanpa konservasi, dan tidak ada masa depan petani muda tanpa inovasi cerdas yang mampu menarik minat generasi muda,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, KAMMI juga menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Dengan jaringan kader yang tersebar luas, KAMMI siap terlibat langsung dalam mendukung program-program Kementerian Pertanian di tingkat lapangan.
“Kami memiliki sekitar 40 ribu kader dan siap bergerak bersama pemerintah. Berapa pun jumlah kader yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan, KAMMI siap mendukung penuh,” tegas Aulia.
Lebih lanjut, KAMMI menilai kebijakan strategis Menteri Pertanian, termasuk keberanian menahan impor serta penetapan harga pembelian gabah, sebagai langkah awal yang penting dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Keputusan tidak impor dan penetapan harga pembelian pemerintah merupakan langkah berani dan menjadi fondasi awal untuk membenahi persoalan harga di tingkat petani,” ujarnya.
Aulia menekankan, keberhasilan agenda swasembada pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong, termasuk keterlibatan aktif mahasiswa sebagai kekuatan sosial pengawal kebijakan publik.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Semua harus bergotong royong, dan mahasiswa siap mengambil peran strategis,” pungkasnya.
“Kalau bicara swasembada pangan, ada dua hal yang sangat vital, yaitu lahan dan irigasi. Tidak akan ada produksi kalau airnya tidak ada, tidak akan ada keberlanjutan kalau konservasinya tidak maksimal, dan tidak ada masa depan petani muda tanpa inovasi cerdas yang mampu menarik generasi muda,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Furqon juga menegaskan komitmen KAMMI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan agenda besar swasembada pangan. Dengan lebih dari 40 ribu kader yang tersebar di seluruh Indonesia, KAMMI siap terlibat langsung mendukung program Kementan di lapangan.
“Empat puluh ribu kader kami siap bersama-sama menyukseskan swasembada pangan. Berapa pun kader yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan, kami siap bergerak,” tegasnya.
Selain itu, KAMMI menilai keberanian Mentan Andi Amran Sulaiman dalam mengambil kebijakan strategis, seperti penguatan produksi nasional tanpa impor serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, sebagai langkah awal yang penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Dua langkah berani Menteri Pertanian, yakni kebijakan tidak impor dan penetapan harga pembelian pemerintah, menjadi starting point yang baik untuk mengatasi persoalan harga di lapangan,” ungkap Furqon.
Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pangan nasional membutuhkan kerja gotong royong lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif generasi muda dan mahasiswa sebagai kekuatan sosial yang mengawal keberlanjutan program pemerintah.
“Ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Semua harus bergotong royong, termasuk kami dari kalangan mahasiswa,” pungkasnya. (hab)
Tinggalkan Balasan