Untuk Mandiri Bermartabat Secara Ekonomi Dan Politik, Siapapun Pejabatnya Di Indonesia
Pertanyaan ini sesungguhnya sederhana, namun mengguncang, beranikah?
Bukan berani di podium, bukan berani di baliho, apalagi berani di media sosial. Melainkan berani mengambil risiko politik, berani memutus mata rantai ketergantungan ekonomi, dan berani menempatkan kepentingan umat di atas kalkulasi elektoral jangka pendek.
Di negeri bernama Indonesia, keberanian semacam itu kerap menjadi barang langka, lebih langka dari janji kampanye yang ditepati.
Umat Besar, Nasib Kecil?
Umat Islam adalah mayoritas demografis. Namun, mayoritas angka tidak otomatis menjadi mayoritas kuasa. Dalam lanskap ekonomi, umat sering menjadi pasar, bukan produsen, konsumen, bukan pengendali, objek program, bukan subjek kebijakan.
Di panggung politik, suara umat dirayu lima tahunan, lalu dilupakan setelah kursi empuk terisi. Ini paradoks lama, mayoritas yang terus-menerus diperlakukan minor.
Keberanian yang diuji Kekuasaan
Sejarah mencatat, keberanian politik bukan soal retorika, melainkan pilihan kebijakan. Kita mengenal teladan keberanian moral dan intelektual dari para pendiri bangsa, sebut saja Soekarno dengan keberpihakan anti-kolonialnya, atau Mohammad Natsir dengan gagasan kemandirian dan etika bernegara.
Mereka berbeda jalan, tetapi satu sikap, berani menanggung konsekuensi demi martabat bangsa dan umat.
Bandingkan dengan hari ini. Keberanian sering disubstitusi oleh kompromi.
Kepentingan umat dikecilkan menjadi program karitatif sesaat, bansos yang memadamkan lapar, namun tak membangun daya saing.
Padahal, yang dibutuhkan adalah arsitektur kebijakan, akses permodalan berbasis keadilan, penguatan koperasi dan UMKM syariah, industri halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir, serta kedaulatan pangan dan energi yang nyata.
Ekonomi Mandiri
Bukan slogan, tapi sistem
kemandirian ekonomi umat tidak lahir dari ceramah motivasi. Ia tumbuh dari sistem yang adil.
Negara mesti hadir sebagai wasit yang tegas, melindungi produsen kecil dari praktik predatorik, membuka pasar, memutus rente, dan memastikan distribusi nilai tambah tidak terkonsentrasi. Tanpa itu, umat akan terus berputar dalam lingkaran “ramai di masjid, sepi di neraca”.
Lebih jauh, kemandirian berarti keberanian menata ulang orientasi pembangunan. Dari ekstraktif ke produktif, dari konsumtif ke inovatif, dari ketergantungan impor ke substitusi cerdas. Inilah jihad ekonomi yang sering dielu-elukan, namun jarang diwujudkan.
Politik Bermartabat
Di Atas Semua Jabatan
Pertanyaan inti artikel ini menegaskan, siapapun pejabatnya. Artinya, keberpihakan tidak boleh selektif pada nama dan partai. Politik bermartabat menuntut konsistensi lintas rezim. Ketika kebijakan menyengsarakan umat, kritik harus lantang. Ketika kebijakan menguatkan kemandirian, dukungan harus tulus. Tanpa kultus individu, tanpa permusuhan abadi.
Keberanian politik juga berarti menolak politik adu domba. Umat sering dijadikan komoditas konflik identitas untuk menutup kegagalan struktural. Padahal, martabat politik justru lahir dari persatuan agenda, keadilan ekonomi, akses pendidikan bermutu, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Penutup
Berani Itu Mahal, Tapi Terhormat
Membela dan memperjuangkan nasib hidup umat Islam agar mandiri dan bermartabat memang mahal. Ia menuntut pejabat yang siap kehilangan popularitas, elite yang siap memangkas privilese, dan masyarakat yang siap bekerja keras di luar zona nyaman. Namun, harga mahal itu sebanding dengan kehormatan yang diraih.
Maka, pertanyaannya kembali ke kita semua pejabat, elite, dan rakyat, beranikah kita berhenti berpura-pura peduli, lalu sungguh-sungguh berjuang?
Jika jawabannya ya, maka sejarah akan mencatat. Jika tidak, umat akan terus menjadi angka besar dengan nasib kecil, dan itu adalah ironi yang tak lagi bisa ditertawakan.
Tinggalkan Balasan