Oleh: Mohamad Fuad – Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Sosial (Puskas)
Cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar slogan atau target jangka panjang, tetapi merupakan ujian sejarah bagi arah bangsa. Visi ini hanya bisa terwujud jika bangsa Indonesia mampu keluar dari jebakan tata kelola pemerintahan yang lemah, politik yang koruptif, dan hukum yang tumpul terhadap kekuasaan. Dan pada titik inilah, Presiden Prabowo Subianto memegang peran penentu.
Keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 akan sangat bergantung pada keberanian Prabowo untuk merevolusi sistem tata kelola pemerintahan.
Revolusi ini bukan berarti mengganti semua yang lama, tetapi menata ulang cara negara bekerja agar setiap kebijakan, anggaran, dan keputusan publik berjalan dengan akuntabilitas dan efektivitas tinggi.
Birokrasi yang lamban harus dipangkas; kementerian yang tumpang tindih harus diintegrasikan; dan setiap pejabat negara, dari pusat hingga daerah, harus diuji bukan dari loyalitas politik, melainkan dari kompetensi dan integritas.
Dalam konteks ini, reformasi sistem politik menjadi keharusan, bukan pilihan. Prabowo harus berani memutus mata rantai “money politics” yang selama ini menjadi akar dari korupsi sistemik.
Politik uang telah menjadikan demokrasi Indonesia kehilangan makna: partai menjadi mesin dagang kekuasaan, legislatif berubah menjadi arena transaksional, dan jabatan publik dipenuhi oleh mereka yang berduit, bukan yang berkapasitas.
Hanya dengan sistem politik yang bersih dari uang, muncul harapan bagi lahirnya generasi pemimpin baru yang berpikir untuk bangsa, bukan untuk dompet.
Namun, revolusi tata kelola dan reformasi politik tidak akan bermakna tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Salah satu ujian moral terbesar pemerintahan Prabowo adalah menyelesaikan warisan masalah hukum dan ekonomi dari era Joko Widodo, yang selama satu dekade terakhir meninggalkan jejak panjang: tumpukan proyek mangkrak, utang besar, dan kasus korupsi yang belum tuntas.
Prabowo harus menunjukkan bahwa hukum di bawah kepemimpinannya tidak boleh lagi tunduk pada kepentingan politik atau kekuasaan. Siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, harus diproses secara terbuka dan adil, tanpa pandang bulu.
Jika langkah-langkah ini dilakukan secara nyata revolusi tata kelola pemerintahan, reformasi politik, dan penegakan hukum yang tegas maka Indonesia akan menapaki jalan emasnya bukan dengan retorika, tetapi dengan kerja nyata.
Visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang ekonomi yang kuat, tetapi tentang negara yang beradab, bersih, dan berdaulat.
Dan sejarah akan mencatat: bahwa Presiden Prabowo Subianto bukan hanya melanjutkan pemerintahan, tetapi mengoreksi arah bangsa, memulihkan keadilan, dan membangun pondasi peradaban baru di mana kekuasaan tidak lagi menjadi alat, melainkan amanah.
Karena Indonesia Emas bukanlah hadiah dari waktu, tetapi hasil dari keberanian seorang pemimpin dalam menegakkan kebenaran. (***)
Tinggalkan Balasan