Indonesia Siap Bangun PLTN, Rektor ITPLN Ingatkan Krisis Ahli Nuklir

JAKARTA RAYA – Di tengah menguatnya wacana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), Indonesia dihadapkan pada tantangan mendasar: kekurangan sumber daya manusia (SDM) ahli nuklir. Isu ini mengemuka dalam Japan–US Training Program on Responsible Use of Small Modular Reactor (SMR) Technology for Indonesia yang digelar Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo.

Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Iwa Garniwa, menegaskan bahwa kesiapan teknologi bukan lagi persoalan utama. Justru, keterbatasan tenaga ahli berkompetensi khusus menjadi faktor krusial yang dapat menghambat realisasi PLTN di Indonesia.

“Untuk mengoperasikan satu unit PLTN saja dibutuhkan sedikitnya 1.200 SDM dengan kompetensi spesifik. Jika Indonesia menargetkan pembangunan tiga hingga empat unit PLTN pada 2045, maka kebutuhan tenaga ahli nuklir akan melonjak hingga ribuan orang,” ujar Prof. Iwa, Selasa (20/1/2026).

Ia mengingatkan, tanpa peta jalan pengembangan SDM yang jelas dan terintegrasi, target pengoperasian PLTN berisiko tidak realistis. Pasalnya, pembangunan PLTN merupakan proyek jangka panjang yang menuntut perencanaan matang sejak tahap awal.

Berkaca pada praktik internasional, Prof. Iwa menyebut seluruh proses pembangunan PLTN—mulai dari penyusunan roadmap, studi kelayakan, konstruksi, hingga operasi—dapat memakan waktu hingga 12 tahun. Bahkan, tahap studi kelayakan saja membutuhkan waktu minimal dua tahun untuk memastikan keamanan lokasi hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan.

“Studi kelayakan harus menjamin, setidaknya 100 tahun ke depan tidak terjadi bencana besar di wilayah tersebut. Jadi jika target operasi dicanangkan pada 2032, pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang akan mengisi dan mengoperasikan fasilitas nuklir itu,” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ITPLN menyiapkan skema pendidikan nuklir berjenjang. Pada program sarjana (S1), mahasiswa dibekali dasar ilmu nuklir, material, dan termohidrolika. Program magister (S2) diarahkan pada analisis keselamatan dan simulasi reaktor, sementara program doktoral (S3) difokuskan pada riset lanjutan, termasuk small modular reactor (SMR) dan kebijakan energi nuklir.

Selain jalur akademik, ITPLN juga membuka pelatihan profesional bersertifikasi internasional. Calon operator PLTN diwajibkan mengikuti pelatihan intensif selama enam hingga 12 bulan sebelum memperoleh lisensi. Sementara itu, insinyur keselamatan dibekali keahlian radioproteksi dan analisis keselamatan reaktor, serta calon regulator dipersiapkan untuk audit dan pengawasan kepatuhan.

Menurut Prof. Iwa, kebutuhan SDM nuklir tidak berhenti pada operator dan peneliti. Bidang radioactive engineering and management juga membutuhkan tenaga ahli yang andal, mengingat isu nuklir selalu berada dalam sorotan publik dan komunitas internasional.

“Indonesia membutuhkan banyak ahli nuklir, tetapi di saat yang sama, penerimaan publik terhadap PLTN juga harus dibangun melalui edukasi yang benar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Program pelatihan ini dibuka dengan pertemuan kehormatan bersama Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, dan dilanjutkan dengan seremoni yang menghadirkan perwakilan pemerintah Jepang, Amerika Serikat, serta Indonesia. Prof. Iwa hadir didampingi jajaran Global Institute for Nuclear Energy and Sustainable Development (GINEST) ITPLN.

Sejumlah pejabat internasional turut hadir, antara lain Presiden AOTS Yasuhiko Yoshida, Presiden JAIF & JICC Hideki Masui, perwakilan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), Kedutaan Besar AS di Tokyo, serta Departemen Luar Negeri AS (US-DOS).

Deputi Direktur METI Eimitsu Abe memaparkan arah kebijakan kerja sama nuklir Jepang, sementara penasihat US-DOS Jonathan J. Henkin menjelaskan peluang kolaborasi pengembangan SMR Jepang–Amerika Serikat melalui program FIRST.

Diskusi juga menyoroti posisi energi nuklir dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060. Para peserta menilai SMR berpotensi menjadi sumber energi rendah karbon untuk memperkuat ketahanan energi nasional, dengan catatan penerapan standar keselamatan, regulasi, dan tata kelola yang ketat.

Sebagai perguruan tinggi yang fokus pada transisi energi, ITPLN menyatakan kesiapan mengambil peran strategis dalam penyusunan peta edukasi nuklir nasional. Ke depan, ITPLN akan berkolaborasi dengan Japan Atomic Energy Commission (JAEC) serta Tokyo University untuk mempercepat penyiapan SDM nuklir Indonesia. (hab)