JAKARTA RAYA, Deli Serdang – Ketua Umum LSM GEMPUR, Bagus Abdul Halim, SE, mengecam keras tindakan dan pernyataan MR Siregar yang diduga melontarkan ucapan tidak pantas kepada pimpinan redaksi sebuah media terkait pemberitaan permintaan evaluasi Brigade Pangan di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam keterangan pers di Jibi Kopi, Jalan H.M Said, Medan, Bagus menilai pemberitaan tersebut merupakan kritik konstruktif untuk Pemkab Deli Serdang dan Dinas Pertanian.

“Menurut saya, itu bukan serangan pribadi atau institusi, melainkan kritik membangun. Seorang ASN seharusnya siap menerima kritik dengan santun,” ujarnya.

Baca Juga:Ketua LSM GEMPUR Desak KPK Usut Dugaan Penyelewengan Dana Koperasi oleh Dedek Pradesa

Bagus menegaskan, sikap arogan ASN bisa melanggar PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mewajibkan pegawai bersikap hormat, sopan, dan menjaga etika. Ia juga menyinggung potensi pelanggaran UU Pers No. 40/1999 serta UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008, lantaran pernyataan MR Siregar dinilai melecehkan profesi jurnalis.

“Diduga arogansi MR dipertontonkan karena merasa dekat dengan Bupati. Ada kesan bahwa semua kebijakannya selalu mendapat dukungan, sehingga berani berkata kasar kepada wartawan,” tegas Bagus.

Ia menambahkan, MR Siregar kerap membuat kebijakan rotasi pegawai yang dinilai menimbulkan keresahan di internal Dinas Pertanian, bahkan menghambat program ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:LSM GEMPUR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi di Sumatera Utara, Soroti Deli Serdang

Atas dasar itu, Bagus mendesak Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, agar segera mencopot MR dari jabatannya.

“Seorang pejabat seharusnya siap mengayomi bawahan, bukan justru arogan dan memperlihatkan disposisi kekuasaan,” ujarnya.

Menurut Bagus, pernyataan MR telah melukai hati insan pers dan organisasi masyarakat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menciptakan iklim tidak kondusif bagi Pemkab maupun Dinas Pertanian Deli Serdang.

“Inspektorat harus segera memanggil MR dan memberikan sanksi tegas sesuai aturan. Jangan ada diskriminasi dalam menindak ASN, apalagi yang berurusan dengan profesi jurnalis. Jika dibiarkan, hal ini justru akan mencoreng citra Bupati Deli Serdang yang selama ini mendapat simpati masyarakat,” pungkasnya. (sin)