JAKARTA RAYA, Sumut – Ketua Umum LSM GEMPUR, Bagus Abdul Halim, SE, menyatakan dukungan penuh terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis (26/6). Dalam OTT tersebut, enam orang diamankan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Satker PJR Wilayah 1 Sumut.
Namun, Bagus menilai OTT di Mandailing Natal hanyalah puncak gunung es dari praktik korupsi yang lebih luas di Sumut. Ia meminta KPK tidak berhenti di satu daerah.
“OTT ini hanya sebagian kecil dari persoalan korupsi di Sumatera Utara. Kami mendesak KPK segera menyasar daerah lain, khususnya Kabupaten Deli Serdang, yang juga kuat diduga terlibat praktik korupsi serupa,” tegas Bagus dalam pernyataan persnya, Sabtu (29/6).
Ia menilai praktik korupsi di Sumut sudah mengakar dan bersifat sistemik, merugikan keuangan negara serta rakyat.
“Ini bukan sekadar penyimpangan anggaran biasa, tapi kejahatan sistemik yang sudah membudaya. Sudah saatnya jaringan ini diungkap tuntas,” ujarnya.
LSM GEMPUR, lanjut Bagus, mengapresiasi keberanian KPK dan berharap OTT ini menjadi awal pembongkaran praktik suap, pungli, dan setoran proyek yang selama ini menjadi rahasia umum.
“Banyak kontraktor terpaksa menyetor kepada oknum pejabat agar proyek berjalan. Ini harus dihentikan,” ungkapnya.
LSM GEMPUR juga akan terus mengawal proses hukum agar tidak berhenti di pelaku lapangan saja.
“Kami tak ingin hanya ‘pemain kecil’ yang diseret. Aktor intelektual dan pejabat yang terlibat harus ditindak. KPK harus bergerak cepat ke daerah-daerah lain yang rawan, termasuk Deli Serdang,” ujar Bagus.
Sebagai penutup, Bagus menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi di wilayah Sumatera Utara.
“Sumut harus bersih dari korupsi. Kami berdiri bersama KPK untuk mewujudkannya,” pungkasnya. (sin)
Tinggalkan Balasan