Editorial Purwadi (Manajemen Jakarta Raya)
JAKARTA RAYA — Indonesia kerap dipuji sebagai negeri yang kaya raya, penuh sumber daya alam dan keragaman budaya. Namun, di balik potret itu, gelombang demonstrasi pada 25, 28, dan 29 Agustus dini hari justru menelanjangi wajah keresahan rakyat yang tak kunjung terjawab.
Ribuan massa di berbagai daerah turun ke jalan, menuntut keadilan ekonomi, kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, dan kesejahteraan yang lebih nyata. Teriakan mereka menggema, seakan menjadi koreksi keras bahwa janji kemakmuran belum benar-benar dirasakan.
Ironi itu kian terasa. Di tanah yang subur, banyak warga masih hidup dalam kesulitan. Kekayaan negeri yang seharusnya menjadi berkah, justru kerap menimbulkan jurang antara kebijakan di atas kertas dan realitas di lapangan.
Aksi yang semula berjalan damai berubah ricuh. Bentrokan pecah, dan seorang pengemudi ojek online dilaporkan menjadi korban. Tragedi ini mempertegas bahwa suara rakyat sering dibayar mahal dengan nyawa dan luka.
Pemerintah merespons dengan pernyataan bahwa aspirasi masyarakat akan didengar, solusi akan dicari. Namun, bagi publik, janji semacam itu terdengar berulang dan belum banyak menjawab akar masalah.
Rangkaian aksi ini menjadi peringatan keras: pembangunan tidak bisa hanya dihitung dari proyek infrastruktur atau pertumbuhan angka makro ekonomi. Yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan negeri dikelola agar benar-benar menetes ke bawah, menghadirkan keadilan yang dirasakan oleh rakyat banyak.
“Menangis di negeri yang kaya” bukan sekadar ungkapan puitis, melainkan realitas getir yang terus berulang. Negeri ini butuh keberanian politik untuk menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar slogan di panggung pidato.
Tinggalkan Balasan