Oleh: Fran Fardariko, BA, MA – Peneliti Senior Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Sosial (PUSKAS)
Program Strategis dengan Risiko Serius
Program makan siang gratis yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa dampak positif, terutama dalam mengatasi kelaparan dan meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia. Program ini diharapkan mampu mengurangi kerawanan pangan yang masih dialami banyak rumah tangga di Indonesia, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan prestasi akademik siswa.
Penelitian menunjukkan bahwa program serupa di berbagai negara, terutama di anggota OECD, telah terbukti meningkatkan nilai ujian, kehadiran siswa, dan perilaku. Selain itu, program ini juga meringankan beban ekonomi rumah tangga dengan mengurangi pengeluaran untuk makanan.
Namun, pelaksanaan program ini bukan tanpa risiko. Salah satu ancaman terbesar adalah potensi munculnya praktik korupsi dan kolusi di sektor katering. Penunjukan perusahaan katering yang tidak berintegritas berpotensi merusak tujuan utama program, mulai dari pendistribusian yang tidak efisien hingga penyalahgunaan anggaran.
Sistem yang Transparan dan Efisien
Untuk menghindari praktik mafia katering, ada beberapa langkah yang wajib dilakukan pemerintah:
1. Penentuan Kelayakan Sekolah
Pemerintah harus membangun sistem yang transparan untuk menentukan sekolah mana yang layak menerima program ini. Proses aplikasi harus melibatkan pendataan wilayah sekolah secara terperinci, dengan kriteria kelayakan yang jelas berdasarkan tingkat pendapatan rata-rata orang tua murid.
2. Pendistribusian yang Berintegritas
Sebisa mungkin, distribusi makanan tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak katering komersial. Sebagai gantinya, pembentukan komite yang melibatkan orang tua siswa, guru, dan masyarakat lokal akan lebih efektif untuk menjaga transparansi dan efisiensi.
3. Menu Bergizi dan Sesuai Kebutuhan
Menu yang disediakan harus bergizi, menarik, dan memenuhi pedoman gizi seimbang. Selain itu, perlu ada perhatian khusus terhadap siswa yang memiliki alergi makanan, kebutuhan diet tertentu, atau preferensi berdasarkan budaya dan agama.
4. Manajemen Relawan
Mengelola relawan dari kalangan komunitas sekolah atau mahasiswa bisa menjadi solusi yang efisien. Relawan perlu dilatih dengan standar higienitas dan tata kelola makanan. Memberikan insentif jangka panjang seperti sertifikasi atau penghargaan dapat memotivasi keterlibatan mereka.
5. Minimalkan Stigma
Program ini harus dirancang dengan mengutamakan kerahasiaan untuk menghindari stigma terhadap siswa dari keluarga kurang mampu. Pengelolaan distribusi makanan juga harus mempertimbangkan privasi siswa.
6. Kemitraan Lokal
Pemerintah dapat bekerja sama dengan petani lokal atau memanfaatkan lahan sekolah untuk menanam bahan pangan seperti sayur dan buah. Ini tidak hanya mendukung program, tetapi juga meningkatkan kemandirian pangan sekolah.
Kunci Keberhasilan: Pengawasan dan Transparansi
Keberhasilan program makan siang gratis ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaannya. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk kepentingan siswa, bukan untuk memperkaya segelintir pihak.
Dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, dan lembaga pengawas independen, praktik mafia katering dapat diminimalkan. Jika program ini dikelola dengan baik, Indonesia tidak hanya akan mencetak generasi yang lebih sehat dan cerdas, tetapi juga membangun sistem sosial yang lebih adil dan transparan. (***)
Tinggalkan Balasan