JAKARTA RAYA- Penyesuaian anggaran yang dilakukan pemprov DKI pada 2026 diharapkan tidak mengurangi fungsi pelayanan pemerintah provinsi pada masyarakat.
Penyediaan air bersih, penanggulangan sampah serta pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran Jakarta diharapkan menjadi program prioritas bagi pemprov ditengah efisiensi anggaran.
Harapan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah di sela-sela rapat Kompilasi Komisi-Komisi, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
“Karena adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Khusus di Komisi D, ada pengurangan anggaran sebesar Rp5 triliun. Tapi kita harap tidak berpengaruh pada pelayanan untuk masyarakat Jakarta,” ujar politisi yang akrab disapa Bunda Neneng itu, Rabu (29/10/2025).
Menurut anggota DPRD DKI yang sudah 4 periode duduk di Kebon Sirih itu, hasil rapat penyesuaian anggaran di Komisi D. Mayoritas Dinas Teknis di Jakarta tidak terdampak pemotongan anggaran. Seperti Sudin Lingkungan Hidup (LH), Pemakaman, SDA dan Bina Marga.
“Sudin teknis memang harus mengalami pengurangan anggaran. Namun, dalam rapat kita meminta pelayanan publik tidak boleh berkurang. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan ke dewan, melalui reses, melalui asmas dan reses anggota dewan tidak boleh diabaikan,” pintanya.
Lebih lanjut, anggota Fraksi Demokrat itu menekankan semangat pembangunan pada 2026, ditengah efisiensi anggaran Pemprov harus terfokus pada wilayah pinggiran Jakarta.
“Karena yang kita ketahui, untuk wilayah pinggiran Jakarta yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan. Banyak jalan rusak, saluran air yang tidak memadai. Disamping persoalan banjir yang masih menghantui, dan itu membutuhkan perhatian lebih dari pemprov DKI,” katanya.
Terkait dengan Kepulauan Seribu yang juga masuk dalam wilayah Jakarta. Bunda meminta agar pemprov melakukan perbaikan jalan-jalan di Pulau. Disamping itu, ketersediaan sarana dan prasarana pengakutan sampah pun harus menjadi perhatian. Mengingat, lanjut Bunda lagi Pulau Seribu merupakan kawasan wisata.
“Masyarakat Pulau banyak yang mengeluhkan persoalan jalan rusak, saluran air, ketersedian air bersih dan ketersediaan kapal angkutan sampah. Karena Kepulauan Seribu sangat berbeda, sampah harus diangkut dengan kapal-kapal yang memang mumpuni untuk mengangkut beban sampah yang besar,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan