JAKARTA RAYA — Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian DPR RI menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

PKS ditandatangani oleh Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA selaku Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Tania Avianda Gusman, M.Sc., Ph.D. selaku Kepala LPPM UMC. PKS disaksikan oleh Rektor UMC : Arif Nurudin, ST, MT , Wakil Rektor UMC: Dr. Badawi , MSi dan Kaprodi Profesi Guru UMC: Dr.Bagus Nurul Iman, MPd.

Menurut Furcony, atau akrab disapa Cony, kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedua institusi. Bagi PA3KN DPR RI, kerja sama ini penting untuk memperkuat kualitas analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPR RI di bidang penganggaran dan pengawasan.

“Kerja sama ini akan terwujud melalui sinergi kegiatan penelitian, seminar, FGD, dan pengabdian kepada masyarakat bersama kalangan akademisi,” ujar Cony.

Sementara itu, bagi LPPM UMC, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas akademisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bentuk konkret implementasi kerja sama, digelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Masalah dan Tantangan Pendidikan Nasional: Refleksi Sistem dan Anggaran Pendidikan” usai penandatanganan PKS.

Cony menegaskan, pendidikan adalah fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, serta investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Melalui pendidikan, negara akan mampu menciptakan SDM unggul yang berdampak langsung pada pembangunan nasional,” ujarnya.

Senada dengan itu, Tania Avianda Gusman menekankan pentingnya refleksi dan teknologi dalam menghadapi transformasi sistem pendidikan saat ini. Ia menyebut, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kolaborasi lintas level antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat.

“APBN berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Karena itu, kolaborasi antara pembuat kebijakan dan akademisi menjadi sangat krusial,” tegas Tania. (sin)