JAKARTA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berintegritas dan beretika. Dukungan tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI di Grand Sahid Jaya, Selasa (5/11/2024).
Teguh Setyabudi mengapresiasi inisiatif DKPP yang telah menggelar rapat koordinasi tersebut, yang bertujuan memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pilkada.
“Kami mengapresiasi Ketua DKPP beserta jajarannya yang telah menginisiasi rapat koordinasi ini untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan seluruh pihak terkait dalam menghadapi Pilkada 2024,” ujar Teguh Setyabudi, seperti dikutip dari beritajakarta.id.
Komitmen Pemprov DKI untuk Pilkada yang Luber dan Jurdil
Teguh menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung penuh Pilkada serentak pada 27 November 2024. Ia menyadari, untuk mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), tidak hanya diperlukan upaya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi juga peran serta pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Sejak tahap persiapan program dan perencanaan anggaran, Pemprov DKI Jakarta telah bersama-sama memantau jalannya tahapan Pilkada. Kami juga terus mengawasi pengaduan-pengaduan yang terjadi, dan Alhamdulillah, di DKI Jakarta hanya ada delapan pengaduan. Mudah-mudahan jumlahnya tidak bertambah,” tambah Teguh.
Deklarasi Netralitas ASN untuk Jaga Integritas Pilkada
Teguh Setyabudi juga mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan segera menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini bertujuan untuk menutup celah-celah yang bisa merusak pelaksanaan Pilkada yang beretika dan berintegritas.
“Deklarasi netralitas ASN ini akan kami laksanakan untuk memastikan Pilkada dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas,” tegas Teguh.
Optimisme DKPP untuk Pilkada Tanpa Pengaduan
Sementara itu, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, berharap agar koordinasi dan persiapan yang matang dapat meminimalkan pengaduan Pilkada. Ia optimistis dengan upaya yang dilakukan, tidak akan ada pengaduan yang masuk setelah Pilkada 2024.
“Saya optimis bahwa setelah Pilkada nanti, tidak akan ada pengaduan ke DKPP. Kami berharap KPU dan Bawaslu dapat menjaga etika dan integritas mereka. Mereka harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan untuk peserta pemilu, tetapi untuk rakyat, yang memiliki hak memilih pemimpinnya,” ujar Heddy.
Tingginya Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DKPP RI, David Yama, mengungkapkan bahwa hingga 4 November 2024, jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP telah mencapai 584 aduan, dua kali lipat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 325 aduan. Sebanyak 270 aduan telah siap disidangkan, dan 173 di antaranya sudah diputuskan.
David Yama juga menyampaikan bahwa pengaduan terbanyak berasal dari sejumlah provinsi, seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah. “Untuk DKI Jakarta, berada di urutan ke-26 dengan delapan pengaduan, bersama Kepulauan Riau. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap pengawasan dalam proses Pilkada,” jelas David. (hab)
Tinggalkan Balasan