Oleh: Mohamad Fuad – Pengamat Politik PUSKAS
JAKARTA RAYA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 hingga 2024 ditandai oleh pembentukan koalisi politik yang besar dan inklusif. Hampir seluruh partai besar berada di lingkar kekuasaan, termasuk PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PAN, dan Gerindra. Dukungan ini membuat pemerintah menguasai lebih dari 70 persen kursi DPR, sehingga relatif minim tantangan politik dari parlemen.
Stabilitas dan Efektivitas
Koalisi besar memberi stabilitas politik dan memudahkan pemerintah menjalankan agenda strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, pemindahan Ibu Kota Nusantara, hingga penanganan pandemi COVID-19. Proses legislasi berjalan cepat karena dukungan mayoritas DPR.
Kritik dan Konsekuensi
Di sisi lain, melemahnya oposisi membuat fungsi kontrol parlemen terhadap eksekutif berkurang. Kritik lebih banyak datang dari masyarakat sipil, akademisi, dan media. Koalisi gemuk juga memunculkan praktik bagi-bagi jabatan, yang berpotensi menurunkan profesionalisme dan membuka ruang konflik kepentingan.
Pelajaran untuk Pemerintahan Berikutnya
Koalisi besar mencerminkan kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, namun demokrasi tetap memerlukan oposisi yang kuat demi menjaga check and balance. Menjelang pemerintahan Presiden Prabowo, publik berharap tata kelola pemerintahan dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum yang adil sesuai Pancasila dan UUD 1945. (***)
Tinggalkan Balasan