JAKARTA RAYA Program pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat seperti banjir, sampah serta keberadaan ruang terbuka hijau diharapkan menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Harapan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike saat rapat pembahasan Pra-RKPD 2027 dengan Dinas Pertamanan dan Dinas SDA DKI Jakarta, Senin (2/3/2026), di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
“Hingga kini apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI sudah cukup baik. Tinggal nanti kita akan lakukan penyesuaian dalam rangka langkah antisipasi-dengan kondisi yang ada,” ujar Wakil Bendahara DPP PDIP itu.
Menurutnya, langkah antisipasi yang dimaksud, yakni kondisi fiskal Jakarta pada APBD 2026 dan juga antisipasi apabila untuk 2027 nanti fiskal belum membaik. Dijelaskan Srikandi Fraksi PDIP DKI Jakarta itu, hal itu dikarenakan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, sebesar Rp15 triliun. “Jika kondisinya masih sama, berarti kan nanti program apa yang harus dilaksanakan harus betul-betul kita cermati. Sehingga dengan kondisi yang ada tetap memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat, tantangan besarnya adalah bagaimana kita merumuskan peogram terbaik dengan keterbatasan fiskal. Namun berdampak langsung untuk kesejahteraan dan pembangunan DKI Jakarta” bebernya.
Terkait hal yang menjadi prioritas khususnya di Komisi D yang membawahi bidang pembangunan, anggota DPRD DKI tiga periode itu menyebut penanggulangan banjir, penanggulangan sampah, pemenuhan ruang terbuka hijau serta permasalahan pemukiman yang menjadi problem di Jakarta.
“Untuk itu, nanti kita ketemu format pembahas yang ideal seperti apa. Tentu di pembahasan RKPD-nya harus lebih detail. Dengan begitu, nantinya ketemu yang paling prioritas dari semua permasalahan yang ada, dan mengutamakan layanan dasar serta pembangunan yang berdampak langsung,” katanya.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu merasa optimis program yang bersentuhan dengan masyarakat bisa terealisasi. Asalkan, sambung dia dibutuhkan kecermatan semua pihak dalam melihat situasi yang terjadi dan *nawaitu* dari semua stakeholder terkait.
“Sehingga yang diusulkan lebih memperhatikan apa yang menjadi hasil aspirasi masyarakat saat reses, musrembang dan masukan-masukan lainnya dari masyarakat,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan