JAKARTA RAYA, Depok – Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, menegaskan komitmennya memperjuangkan hak dasar masyarakat, terutama terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pendidikan gratis. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan reses di Kecamatan Sawangan, Kamis (2/10).

Yuni mengungkapkan, kebutuhan akan RTLH di wilayah Sawangan masih tinggi. Tahun 2024, tercatat sedikitnya 78 usulan diajukan masyarakat. Menurutnya, kenaikan anggaran per unit RTLH dari Rp25 juta menjadi Rp40 juta merupakan langkah positif, meski jumlah tersebut dinilai masih jauh dari cukup.

“Rumah tinggal adalah kebutuhan mendasar. Kalau rumahnya layak, warga bisa lebih sehat dan hidup tenang. Kenaikan ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat, tetapi saya harap anggarannya bisa terus ditingkatkan,” ujar Yuni.

Selain perumahan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Yuni mencontohkan pembangunan SD Negeri Cinangka 3 yang sempat mengalami kerusakan parah. Aspirasi itu, kata dia, datang langsung dari masyarakat dan telah terealisasi tahun ini.

“Ini bukti bahwa aspirasi warga benar-benar kami perjuangkan,” tegasnya.

Tak hanya RTLH dan pendidikan, penyediaan mobil siaga juga mendapat perhatian serius. Yuni menilai kendaraan darurat sangat penting di setiap RW untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak, seperti persalinan dan kondisi darurat kesehatan.

“Harapan saya, setiap RW bisa memiliki mobil siaga. Di RW 07 Pengasinan sudah terwujud, dan ini contoh nyata aspirasi yang berhasil direalisasikan,” jelasnya.

Yuni menambahkan, serapan aspirasi tidak terlepas dari kerja kolektif bersama struktur partai dan masyarakat di lapangan. Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran pembangunan wilayah senilai Rp300 juta per RW agar diarahkan pada kebutuhan yang menyentuh langsung masyarakat.

“Melalui serapan aspirasi ini, kami berkomitmen agar suara warga tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan. Dewan harus hadir dengan kerja nyata, bukan sekadar janji kampanye,” tutupnya. (pr/yopi)