JAKARTA RAYA, Deli Serdang – Polemik kepemilikan tanah antara SMP Negeri 2 Galang dengan pihak Al-Washliyah telah menyebabkan proses belajar-mengajar di sekolah tersebut terombang-ambing selama dua tahun. Akibatnya, para guru dan siswa harus menumpang belajar di SMP Negeri 1 Galang dengan kondisi yang jauh dari kata layak. Situasi ini diperparah dengan sikap Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shari, yang dinilai sepihak dan justru memperkeruh suasana, memicu kekecewaan mendalam dari para guru dan siswa.

Perpindahan lokasi SMPN 2 Galang dimulai pada Januari 2023, menyusul putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Al-Washliyah atas lahan sekolah. Dinas Pendidikan setempat kemudian menginstruksikan pengosongan gedung. “Kami ini guru, tentu taat pada perintah pimpinan. Tapi melihat anak-anak belajar dalam kondisi seperti ini membuat hati kami hancur,” kata Sri Wardani, didampingi Sarifah Aini Siahaan dan Masidana Siahaan, guru SMPN 2 Galang, kepada awak media pada Selasa (15/7/2025).

Para guru menjelaskan, setelah dikosongkan, mereka sempat pindah ke SD di Desa Pisang Pala selama hampir setahun. Namun, insiden pembacokan terhadap pekerja sekolah di akhir tahun membuat orang tua resah, sehingga relokasi kembali dilakukan ke SMPN 1 Galang.

Kondisi belajar di lokasi menumpang jauh dari ideal. Siswa masuk siang hari, tanpa kegiatan upacara, ekstrakurikuler, atau bahkan ruang guru yang layak. Banyak siswa, terutama dari Desa Patumbukan dan wilayah perkebunan, menghadapi jarak tempuh yang sangat jauh. “Ada siswi menangis karena harus jalan kaki cukup jauh dari kebun untuk cari kendaraan ke sekolah. Ini menyayat hati kami,” tutur Masidana.

Permasalahan transportasi menjadi hambatan utama, bahkan menyebabkan beberapa siswa terpaksa berhenti sekolah. Dalam keputusasaan, orang tua murid bahkan membentuk aliansi untuk menjembatani komunikasi dengan pihak berwenang.

Ironisnya, di tengah polemik yang tak kunjung selesai, SMPN 2 Galang hingga kini tidak memiliki kepala sekolah definitif, hanya ada Pelaksana Kegiatan Sekolah (PKS) yang tidak memiliki wewenang formal untuk menyampaikan aspirasi. “Kami merasa lengkap sudah penderitaan kami. Tidak ada pemimpin, tidak ada suara kami yang didengar secara struktural. Andai ada kepala sekolah, kami bisa menjelaskan kondisi kami secara resmi. Sekarang kami benar-benar sendiri,” keluh para guru.

Akibat kondisi ini, jumlah siswa menurun drastis dari lebih dari 500 orang menjadi kurang dari 240 siswa. Mayoritas orang tua di Patumbukan memilih menyekolahkan anak mereka ke tempat lain karena akses yang sulit. “Kami tidak berharap banyak. Kami hanya ingin ada kepastian, di mana kami ditempatkan. Kami pun tak ingin kembali ke gedung lama, karena pasti akan terus jadi sengketa. Yang kami harapkan hanyalah tempat yang aman dan nyaman untuk belajar,” pinta mereka lirih.

Siswa pun menyuarakan hal serupa. “Kami kecewa harus pindah-pindah. Sekarang kami masuk siang, tidak pernah ada upacara atau ekstrakurikuler lagi. Sekolah kami jauh dari rumah. Teman-teman banyak yang pindah,” kata salah satu siswa sambil menangis. “Kami cuma ingin sekolah kami kembali ke daerah Patumbukan, dan punya tempat tetap. Kami ingin belajar dengan nyaman.”

Kekecewaan guru dan siswa juga tertuju pada Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shari, dan Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra. Guru dan siswa merasa tidak diperhatikan selama dua tahun terombang-ambing. “Ketua DPRD Deliserdang itu tak layak jadi Ketua DPRD, dia pilih kasih kami juga warga Deli Serdang, bapak DPRD,” kata seorang siswa. “Kami juga siswa yang juga butuh diperhatikan,” papar siswa lainnya.

Anggota DPRD Deliserdang lainnya, Dedi Syahputra, SH, turut menyesalkan tindakan Ketua DPRD Zakky Shari yang memaksa membuka segel pintu gerbang SMPN 2 Galang. Padahal, menurut Dedi, sudah ada kesepakatan untuk proses hibah atau proses lain yang tidak melanggar aturan antara Pemkab dan pihak Al-Washliyah.

“Jangan suasana yang mulai kondusif malah digoreng-goreng. Kasihan anak-anak yang jadi korban. Jadi janganlah utamakan ego yang dibungkus dengan kepedulian,” tegas politisi Gerindra ini.

Dedi juga mengkritik Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra yang ikut menjanjikan tenda kepada siswa Al-Washliyah. Menurutnya, sikap itu menimbulkan kesan pilih kasih. “Seharusnya pimpinan dewan datang membawa solusi, bukan memercikkan api provokasi. Kalau begini, percikan api itu bisa menyebar kemana mana,” pungkasnya. Dedi menambahkan, anak didik Al-Washliyah seharusnya tidak telantar karena jarak SMPN 2 Galang dengan gedung sekolah Al-Washliyah hanya sekitar 100 meter.

Ia juga menjelaskan, sesuai kesepakatan antara Dinas Pendidikan Deliserdang dengan Ketua Pengurus Cabang (PC) Al-Washliyah Galang, gedung SMP Negeri 2 Galang dikosongkan sampai proses hibah selesai.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shari, yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, tidak memberikan jawaban alias bungkam. (sin)