JAKARTA RAYA, Deli Serdang – Program pasar murah yang digelar Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang bersama anggota dewan menuai kekecewaan warga. Alih-alih membantu masyarakat miskin, kegiatan ini justru dinilai lebih berpihak kepada staf dan kalangan menengah ke atas.

Kekecewaan tersebut memuncak setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan paket sembako pasar murah senilai Rp80.000 per paket—berisi 5 kilogram beras SPHP/Bulog, 1 kilogram minyak goreng, beberapa butir telur ayam, mie instan, serta gula pasir—lebih banyak dibeli oleh pegawai dan pihak internal DPRD.

Sejumlah ibu-ibu warga Lubuk Pakam bahkan mendatangi Kantor DPRD Deli Serdang untuk menyampaikan protes. Salah satunya, NS (48), mengungkapkan bahwa warga sempat diminta membawa Kartu Keluarga (KK) untuk membeli paket murah tersebut. Namun sesampainya di lokasi, warga justru ditolak karena tidak memiliki kupon.

“Kami kecewa sekali. Katanya untuk masyarakat, tapi malah yang dapat staf dan orang-orang bermobil. Kami datang bawa KK, tapi disuruh kupon, padahal kupon tidak pernah kami terima,” ujar NS dengan kesal.

NS juga menyebut, dirinya dan warga lain menyaksikan langsung banyak staf DPRD membeli paket sembako dalam jumlah banyak, sementara masyarakat miskin justru tidak kebagian.

“Kalau memang untuk staf saja, lebih baik dibagi diam-diam, tidak perlu diumumkan ke masyarakat. Kami hanya dipermainkan,” tambahnya.

Dari pantauan di lapangan, benar adanya bahwa sebagian besar penerima paket sembako pasar murah adalah pegawai honorer DPRD maupun pegawai dari dinas lain. Warga menilai pembagian kupon sejak awal tidak transparan.

Sementara itu, Anggota DPRD Deli Serdang, Paian Purba, SH, membenarkan adanya kegiatan pasar murah tersebut. Ia menegaskan, kegiatan itu merupakan inisiatif anggota dewan.

“Ya, benar ada kegiatan pasar murah di DPRD. Anggarannya tek-tekan (patungan) kami anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang,” kata Paian Purba saat dikonfirmasi awak media.

Namun, hingga kini pihak DPRD belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keluhan warga soal distribusi kupon yang dinilai tidak tepat sasaran. (sin)