JAKARTA RAYA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026.
Evaluasi tersebut mencakup perbaikan kemasan makanan, komposisi menu, standar distribusi, hingga transparansi penggunaan anggaran, guna memastikan program berjalan sesuai standar kesehatan serta tepat sasaran bagi penerima manfaat.
Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, menegaskan bahwa langkah evaluasi tersebut merupakan strategi penting untuk menjamin hak konsumen atas pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi.
“BPKN mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional dalam melakukan evaluasi total program MBG selama Ramadan. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak konsumen atas pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi,” ujar Mufti dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
BGN menyesuaikan pelaksanaan Program MBG selama Ramadan dengan kebutuhan penerima manfaat, termasuk menyediakan paket makanan yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.
Selain itu, peningkatan kualitas menu dan kemasan terus dilakukan guna menjamin keamanan pangan serta memenuhi standar gizi nasional. Transparansi anggaran juga menjadi bagian penting dari evaluasi, agar program strategis ini tetap akuntabel dan dipercaya publik.
Mufti Mubarok menekankan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut hak dasar masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
“Program MBG adalah bentuk layanan publik yang menyentuh langsung masyarakat. Karena itu, kualitas makanan, keamanan kemasan, serta transparansi pelaksanaan harus dijaga. Evaluasi yang dilakukan BGN merupakan langkah tepat dan perlu didukung semua pihak,” tegasnya.
Ia menambahkan, BPKN sebagai lembaga negara yang bertugas melindungi hak konsumen akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
BPKN juga mendorong BGN untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, sekolah, hingga lembaga pengawas independen dalam proses evaluasi dan penyempurnaan program.
Menurut Mufti, evaluasi berkala sangat penting agar Program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata. Bahkan mungkin diperlukan lembaga pengawas atau dewan pengawas untuk memperkuat tata kelolanya,” tambahnya.
BPKN menilai langkah evaluasi Program MBG Ramadan 2026 ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional. (hab)
Tinggalkan Balasan