JAKARTA RAYA – Ramai, warga utas menyoroti kunjungan kerja pejabat Indonesia yang baru saja kembali dari Milan untuk studi banding program MBG.
Sebagai WNI pengguna jasa mensa (layanan kantin) di sekolah anak-anak di Milan, saya ingin menyampaikan beberapa poin mengapa Milan dijadikan kota studi Banding.
Disclaimer : saya menulis ini murni karena dorongan pribadi, juga untuk mengkritisi sistem MBG yang terlanjur diterapkan secara serampangan.
Baik, kita mulai:
Kota Milan telah menerapkan sistem layanan kantin atau makan siang sekolah (mensa scolastica) sebagai layanan publik selama 126 tahun.
Layanan ini resmi dimulai sejak tanggal 19 Desember 1900, ketika Dewan Kota Milan menyetujui pengelolaan langsung program pemberian makan bagi anak-anak sekolah guna menarik minat masyarakat agar mau menyekolahkan anak-anak mereka.
Saat dicanangkan oleh pemerintah kota, menu awal yang sangat sederhana (seperti roti dan sosis salami) untuk memicu kehadiran siswa kurang mampu di kelas.
Di tengah Perang Dunia II, Wali Kota Milan (Podestà) Piero Parini membangun jaringan Mense Collettive (Kantin Rakyat) untuk memberi makan warga sipil yang kelaparan akibat pengeboman. Salah satu kantin paling ikonik berada di bawah Galleria Vittorio Emanuele, yang setelah perang sempat diambil alih tentara Sekutu Amerika Serikat.
Milan juga terkenal dengan gerakan solidaritasnya, dimana pada 20 Desember 1959, Fra (frater Katolik) Cecilio Cortinovis mendirikan Opera San Francesco per i Poveri di Viale Piave. Ini adalah salah satu mensa (dapur umum) sosial tertua dan terbesar yang hingga hari ini menyediakan ribuan makanan gratis setiap hari bagi kaum miskin.
Tahun 1970-an: Dibuat sistem pengawasan bernama Commissioni Mensa (Komisi Kantin) yang melibatkan peran aktif orang tua murid dalam mengontrol kualitas makanan sekolah.
Tahun 2001diterapkan model pengelolaan dimodernisasi secara profesional dengan mendirikan perusahaan publik khusus bernama Milano Ristorazione S.p.A. yang dimiliki 99% oleh Pemerintah Kota Milan. Saat ini, agensi tersebut melayani lebih dari 83.000 porsi makanan sehat setiap harinya.
Milan juga melahirkan konsep revolusioner melalui Refettorio Ambrosiano di Piazza Greco yang didirikan oleh koki bintang tiga Michelin, Massimo Bottura, saat ajang Expo Milano 2015.
Tempat ini mendefinisikan ulang arti mensa dengan mengubah surplus bahan makanan sisa menjadi hidangan gourmet bergizi untuk menjaga martabat manusia.
Dalam upaya menyempurnakan tata kelola ini, kota Milan di Italia muncul sebagai salah satu kiblat terbaik di dunia, untuk urusan menyediakan makanan massal dengan standard dan kualitas prima.
Melalui wadah Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) dan komitmen pangan perkotaannya, Milan telah membuktikan bahwa program makanan sekolah skala besar dapat dikelola secara presisi, higienis, dan ramah lingkungan.
Pengalaman panjang selama lebih dari satu abad dengan beragam situasi dan perspektif inilah yang membuat sistem tata kelola pangan sekolah di Milan menjadi sangat matang, efisien, dan kini dijadikan kiblat studi banding global.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia telah memasuki fase krusial. Setelah berhasil menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat, tantangan besar berikutnya bukan lagi sekadar memperluas jangkauan (scaling up), melainkan bagaimana membangun sistem yang kokoh, aman, dan berkelanjutan secara jangka panjang.
Pelajaran untuk Indonesia:
Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, MBG harus dijadikan momentum melakukan reformasi edukasi gizi di sekolah-sekolah.
Menyajikan makanan tradisional berbahan lokal harus dibarengi dengan pemahaman anak-anak mengenai pentingnya protein dan zat besi guna mengentaskan masalah stunting.
Anak anak di Milan tidak sekedar menerima makanan, mereka belajar mengenai asal-usul makanan, pentingnya gizi seimbang, dan cara menghargai makanan agar tidak dibuang begitu saja.
Apapun secara manajemen, yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, adalah:
1. Standar Keamanan Pangan dan Higienitas yang ketat.
Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi awal MBG di beberapa wilayah Indonesia adalah munculnya kasus keracunan makanan akibat kelemahan struktural pada rantai distribusi.
Milan mengelola ribuan porsi makanan sekolah setiap hari dari dapur pusat (central kitchen) dengan kontrol kualitas berbasis teknologi.
Mereka menerapkan sistem pemantauan suhu, audit bahan baku yang ketat, dan penanganan higienis mutakhir.
Indonesia harus meniru standardisasi dapur pusat ini melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fokus utama harus digeser pada pelatihan higienitas ketat bagi tenaga kerja lokal dan pengujian sampel makanan berkala.
2. Integrasi Pengurangan Sampah Makanan (Food Waste Hubs).
Caranya yaitu dengan menyediakan makanan untuk puluhan juta anak berpotensi menghasilkan sisa makanan (food waste) dalam skala masif jika tidak dikelola dengan bijak.
Milan memenangkan penghargaan dunia Earthshot Prize berkat inovasi Neighborhood Food Waste Hubs.
Sistem ini, mengintegrasikan dapur sekolah, supermarket, dan pasar lokal untuk menyelamatkan surplus makanan segar.
Sisa bahan baku atau makanan yang berlebih didistribusikan kembali secara cepat kepada komunitas rentan melalui jaringan logistik ilmiah yang matang.
Program MBG seyogyanya tidak boleh berdiri sendiri. Dapur-dapur MBG di tingkat desa dan kota perlu diintegrasikan dengan sistem food bank lokal agar bahan baku yang berlebih atau tidak terpakai tidak berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), melainkan didistribusikan untuk ketahanan pangan warga sekitar.
3. Kolaborasi multipihak (Public-Private-Academic Partnership).
Program berskala nasional dengan anggaran ratusan triliun membutuhkan pengawasan dan keterlibatan keahlian yang luas, bukan hanya dibebankan pada satu lembaga pemerintah.
Keberhasilan sistem pangan Milan didorong oleh nota kesepahaman antara pemerintah kota, sektor swasta (Assolombarda), universitas (Politecnico di Milano), dan yayasan sosial.
Akademisi bertugas memetakan kelayakan logistik, swasta mendanai infrastruktur, dan organisasi non-profit mengeksploitasi operasional lapangan.
Badan Gizi Nasional (BGN) perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan universitas-universitas lokal untuk memetakan rantai pasok pangan di setiap daerah.
Kemitraan dengan sektor swasta juga bisa dioptimalkan, misalnya melalui insentif pajak bagi pemasok lokal yang berkomitmen menyuplai bahan baku berkualitas secara konsisten.
4. Edukasi Nutrisi dan Demokratisasi Gizi.
Makanan gratis bukan sekadar membagikan makan siang, melainkan investasi jangka panjang dalam mengubah perilaku generasi muda terhadap kesehatan.
Di Milan, ruang makan sekolah berfungsi sebagai ruang kelas kedua. Anak-anak tidak hanya makan, tetapi juga diedukasi mengenai asal-usul makanan, pentingnya gizi seimbang, dan cara menghargai makanan agar tidak dibuang.
Mereka juga memantau tingkat kepuasan siswa secara berkala untuk menyesuaikan menu.
Nah, menurut warga, apakah Indonesia bisa menerapkan MBG seperti standard mensa di Milan? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa?
Rieska Wulandari
(Jurnalis Terakreditasi, ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Cabang Eropa, Pemred Warta Eropa).
Tinggalkan Balasan