JAKARTA RAYA- Ketua Harian DPC Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) Jakarta Utara, Usman yang baru dilantik menegaskan komitmennya menjadikan IKAMA sebagai wadah yang mampu merangkul, membina, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Madura di Jakarta, khususnya Jakarta Utara.
Tokoh masyarakat Madura di Jakut itu mengatakan, kepengurusan IKAMA di berbagai daerah memiliki satu visi dengan program yang disampaikan Ketua Umum IKAMA, Haji Muhammad Rawi.
Menurutnya, terdapat lima pilar utama yang menjadi acuan organisasi, yakni pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, dan advokasi.
Disamping, kata dia masyarakat Madura memiliki filosofi hidup yang berakar pada kehormatan, kerja keras, dan kepatuhan moral.
Dengan nilai utama yang terkenal, Bappa, Bhabbu, Ghuru, Rato (bapak, ibu dan pemimpin)
hormat dan patuh kepada kedua orang tua, Guru, dan Pemimpin serta prinsip religius Abhântal Sahâdât (berbantal syahadat).
“Lima pilar utama itu menjadi acuan untuk kepentingan masyarakat Madura yang tersebar di berbagai daerah. Ini juga untuk menjaga silaturahmi antarwarga Madura,” ujar Usman, usai pelantikan DPC Ikama Se DKI di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan, IKAMA merupakan organisasi yang telah berdiri sejak 1974 dan dikenal di kalangan masyarakat Madura sebagai organisasi seppo, atau organisasi yang dituakan.
Karena itu, IKAMA diharapkan mampu terus membangun sinergi, baik di internal masyarakat Madura maupun dengan pemerintah dan organisasi lainnya.
“Sinerginya selalu dalam kaitannya dengan silaturahmi, baik internal maupun eksternal, termasuk dengan pemerintahan. Program sosial, ekonomi, budaya, semuanya kami dukung,” katanya.
Usman menyebut IKAMA turut mengambil peran melalui pendidikan keagamaan yang dapat diakses secara gratis bagi warga Madura dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.
Sementara dalam bidang budaya, IKAMA berkomitmen merawat dan melestarikan kebudayaan Madura agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman, khususnya di tengah kehidupan masyarakat ibu kota.
Di bidang ekonomi, IKAMA juga mendorong penguatan usaha kecil dan menengah melalui koperasi serta dukungan permodalan.
Sedangkan pada bidang sosial, IKAMA akan berupaya membangun kerja sama dengan pemerintah maupun organisasi lain, terutama dalam membantu masyarakat yang menghadapi kondisi darurat atau bencana.
Adapun bidang advokasi menjadi salah satu perhatian penting Usman. Ia menyoroti persoalan yang kerap dihadapi sebagian masyarakat Madura yang menjalankan usaha jual beli barang bekas atau besi tua.
Menurutnya, para pedagang besi tua terkadang menghadapi persoalan hukum ketika barang yang mereka beli ternyata berasal dari tindak pidana, meskipun pedagang tersebut tidak mengetahui asal-usul barang.
“Ini yang menjadi momok buat sebagian masyarakat Madura. Niatnya membeli, siapa pun yang menjual ya dibeli. Tapi ternyata barang yang dijual hasil pencurian. Ujung-ujungnya berhadapan dengan hukum,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Usman, tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga menghilangkan kesempatan pedagang untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan selama persoalan tersebut ditangani.
Karena itu, IKAMA akan memberikan pendampingan dan advokasi untuk membantu meringankan beban hukum masyarakat Madura. Usman juga mendorong adanya penyuluhan dan sosialisasi hukum secara rutin agar masyarakat memahami aturan yang berkaitan dengan usaha mereka.
“Kami menyarankan kepada pengurus pusat maupun provinsi agar diadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi. Persoalan ini cukup sering ditemui dan tentu tidak diinginkan,” ujarnya.
Tidak Berpolitik Secara Organisasi
Lebih lanjut, Usman menegaskan, IKAMA tidak akan terlibat dalam politik praktis. Ia mengatakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tidak mengatur keterlibatan IKAMA untuk mendukung calon atau kelompok politik tertentu.
“Kalaupun nanti ada pilihan-pilihan politik, itu hanya secara personal. Secara keorganisasian tidak ada arahan untuk mendukung A, B, atau C,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, para ketua DPC yang dilantik memiliki tugas menjaga, membina, dan merawat masyarakat Madura di wilayah masing-masing serta membangun hubungan dan kerja sama dengan pemerintah.
Menurut Usman, kepengurusan DPC dibentuk melalui proses penjaringan tokoh yang dituakan di wilayah masing-masing.
Para tokoh tersebut kemudian diajak untuk mengambil peran dalam membimbing dan membina masyarakat Madura di lingkungannya.
Terbuka bagi Masyarakat Madura
Usman menegaskan, IKAMA tidak pernah memaksakan masyarakat Madura untuk menjadi anggota. Namun, secara kultural, IKAMA memiliki ikatan kuat dengan masyarakat Madura.
“Secara keorganisasian kita tidak pernah memaksakan untuk bergabung. Tapi secara filosofi, ada anggota yang terdaftar secara organisasi dan ada juga yang disebut anggota adat atau anggota budaya,” katanya.
Ia menambahkan, IKAMA juga selama ini tetap membantu masyarakat Madura yang membutuhkan pertolongan meski belum menjadi anggota organisasi, selama komunikasi dan silaturahmi dengan pengurus terjalin.
“Selama ini IKAMA selalu membantu. Asalkan dimulai dari silaturahmi. Kadang persoalan tidak tersentuh karena informasinya tidak sampai atau tidak ada silaturahmi dengan pengurus,” tuturnya.
Usman berharap kepengurusan baru IKAMA Jakarta Utara dapat menjadi jembatan bagi masyarakat Madura untuk memperoleh pembinaan, pendampingan, serta akses terhadap berbagai program sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan advokasi.
Kepengurusan yang baru dilantik tersebut akan menjalankan amanah organisasi selama lima tahun ke depan.(hab)
Tinggalkan Balasan