Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperluas layanan ke daerah terpencil menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) pada 16 provinsi.
Perluasan layanan tersebut diarahkan ke daerah dengan angka stunting tinggi hingga sangat tinggi. Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat menjadi fokus pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran itu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan lokasi dapur ditentukan berdasarkan pemetaan kebutuhan melalui basis data terpadu BGN.
“Langkah strategis ini berlandaskan pada pemetaan objektif yang merujuk sepenuhnya pada basis data terpadu BGN. Penentuan lokasi dilakukan secara independen, terukur, dan transparan tanpa dipengaruhi oleh otoritas, asosiasi, maupun kepentingan pihak manapun” katanya.
Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan intervensi gizi menjangkau penerima yang tepat dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 480 dapur tersebut tersebar di enam provinsi di Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Nusa Tenggara Barat.
Bersamaan dengan perluasan layanan, BGN memperbaiki tata kelola program. BGN juga menetapkan penghentian operasional secara permanen terhadap empat SPPG karena pelanggaran dalam operasional dan tidak terpenuhinya standar keamanan pangan.
Dapur yang dihentikan berada di Kabupaten Karo, Blora, Bantul, dan Jayapura. Keputusan penghentian operasional masing-masing dituangkan dalam surat keputusan Kepala BGN.
Sementara itu, Indonesia Network Election Survey (INES) melaporkan mayoritas masyarakat mendukung keberlanjutan MBG. Survei dilakukan pada 14–20 September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi.
Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan sebanyak 78,2 persen responden setuju MBG dilanjutkan. Sebanyak 18,4 persen menyatakan tidak setuju, sedangkan 3,4 persen tidak memberikan jawaban.
“Hal ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan program ini terbukti mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat,” katanya.
Selain dukungan terhadap MBG, INES mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 82,1 persen. Andri menyampaikan angka tersebut sebagai bagian dari hasil survei yang juga mengukur respons masyarakat terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah.(hab)
Tinggalkan Balasan