JAKARTA RAYA-Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengevaluasi perusahaan pelaksana proyek normalisasi Kali Cakung Lama, yang berada di RW 02, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara.
Hal ini menyusul keluhan warga RW 010, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, yang mengaku kehilangan akses jalan menuju permukiman akibat pekerjaan normalisasi kali tersebut.
Neneng mengatakan, warga pada dasarnya tidak menolak program normalisasi kali yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, mereka meminta agar kepentingan masyarakat sekitar, khususnya akses keluar masuk rumah, tetap diperhatikan selama proses pengerjaan berlangsung.
Menurutnya, aktivitas alat berat jenis ekskavator (beko) dalam proses normalisasi berdampak pada terputusnya akses jalan warga. Akibatnya, masyarakat kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari karena tidak dapat keluar dari rumah menuju jalan utama.
“Masyarakat di sekitar normalisasi Kali Cakung Lama bukannya antipati dengan pembangunan. Mereka mendukung pembangunan untuk kepentingan rakyat, tetapi hak akses masyarakat juga harus diperhatikan. Sekarang mereka tidak bisa keluar dari rumah karena akses jalannya terputus,” ujar Neneng.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut telah berlangsung sekitar dua pekan. Selain akses jalan yang terputus, warga juga mengeluhkan pasokan air bersih yang kerap mengalami gangguan.
Keluhan tersebut, lanjut Neneng, telah disampaikannya dalam rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas SDA. Dalam rapat tersebut, pihak dinas menyampaikan telah meminta keterangan kepada perusahaan pelaksana kegiatan dan akan melakukan evaluasi untuk mencari solusi atas persoalan yang dialami warga.
“Saya tadi sudah sampaikan dalam rapat kerja Komisi D dengan Dinas SDA. Tolong dicarikan solusinya karena akses jalan masyarakat di RW 010 Sukapura dan Pegangsaan terdampak sehingga warga tidak bisa keluar dari rumah,” ungkapnya.
Neneng menegaskan, perusahaan yang memenangkan tender dan melaksanakan pekerjaan normalisasi seharusnya sudah memperhitungkan dampak pengerjaan terhadap aktivitas masyarakat. Termasuk menyiapkan alternatif akses jalan atau fasilitas sementara agar warga tetap dapat beraktivitas dengan aman dan lancar.
Menurutnya, tanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan berada pada perusahaan penyelenggara, sedangkan Dinas SDA harus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan keluhan masyarakat ditindaklanjuti.
“Seharusnya perusahaan yang mendapatkan kegiatan itu sudah memikirkan bagaimana kalau normalisasi dilakukan, masyarakat mau ke mana. Dinas SDA tinggal mengontrol dan melihat keluhan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Neneng berencana mengajak perwakilan Dinas SDA untuk mendampinginya dalam kegiatan reses mendatang di wilayah Sukapura.
Langkah tersebut dilakukan agar dinas dapat memberikan penjelasan langsung kepada warga sekaligus membahas solusi atas terputusnya akses jalan akibat normalisasi Kali Cakung Lama.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan pelaksana, terlebih program normalisasi Kali Cakung Lama merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang pengerjaannya berlangsung secara multiyears hingga 2028.
Neneng juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahapan normalisasi berikutnya, yang direncanakan berlanjut hingga kawasan Sungai Begok, termasuk wilayah Kelurahan Cilincing dan Semper Timur.
“Ke depan mudah-mudahan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan bisa belajar dari kejadian di RW 010 Sukapura dan Pegangsaan. Jangan sampai normalisasi berjalan, tetapi masyarakat justru kehilangan akses untuk beraktivitas,” pungkasnya.(hab)
Tinggalkan Balasan