JAKARTA RAYA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus bergulir seiring munculnya gerakan petisi 100. Hasto menilai, isu ini harus menjadi otokritik bagi semua pihak, khususnya Presiden itu sendiri.
Hasto berpandangan, jika setiap pemimpin memegang teguh konstitusi dan menjalankan sumpah Presiden dengan selurus-lurusnya, isu-isu atau bahkan gerakan pemakzulan tersebut tidak akan terjadi.
“Maka wacana tentang pemakzulan itu seharusnya menjadi otokritik, termasuk bagi Presiden,” kata Hasto usai menghadiri diskusi bersama Generasi Perintis di Post Bloc, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).
Hasto menyadari, wacana ini tentunya sulit terwujud karena memiliki syarat yang tak mudah. Sebab, Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Sehingga, ada sebuah sistem yang panjang untuk bisa melakukan gerakan seperti ini.
Kendati demikian, dia kembali mengingatkan agar isu atau gerakan pemakzulan ini harus menjadi otokritik agar di dalam akhir masa jabatannya, Presiden bisa menjalankan tugasnya agar Pemilu ini bisa berjalan demokratis dan membebaskan rakyatnya untuk menggunakan hak politiknya tanpa harus mendapatkan intimidasi.
“Inilah yang membuat pergerakan civil society karena seringkali majunya Mas Gibran dengan melakukan manipulasi konsitusi di tingkat implementasi lapangan menjadi sulit dibedakan kapan Pak Jokowi sebagai Presiden, kapan sebagai ayah dari mas Gibran. Ini yang menimbulkan persoalan di dalam implementasi lapangan,” ujarnya.
Politisi asal Yogyakarta itu enggan menilai apakah Presiden Jokowi bisa dianggap telah melanggar konsitusi atau tidak. Ia mengembalikkan penilaian itu kepada sistem yang berwenang.
“Yang menilai nanti adalah suatu proses melalui DPR, MPR dan di dalam MPR itu ada DPD,” pungkasnya.(hab)
Tinggalkan Balasan