JAKARTA RAYA – PDI-Perjuangan berencana akan meminta penjelasan kepada menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait bantuan sosial (Bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per Bulan selama Januari-Maret 2024.
Diketahui, bantuan tunai tersebut nantinya akan diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).Kebijakan baru ini menjadi sorotan dan dikritisi banyak pihak lantaran dikucurkan pemerintah bersamaan dengan tahapan Pemilu 2024.
Sekjen DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa langkah untuk meminta penjelasan kepada Menkeu ini dalam rangka mengingatkan agar Bansos itu tidak dipolititasi.
“Nanti kita akan minta penjelasan, karena Bu Sri Mulyani adalah sosok yang memiliki integritas tinggi,” kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Ia mengingatkan bahwa bansos seperti BLT adalah program untuk melindungi rakyat. Karenanya, Hasto mengimbau agar bantuan tersebut tak dipolitisasi untuk mendapatkan dampak elektoral pihak tertentu.
“Termasuk di dalam kebijakan raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog, kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini menciderai rakyat,” ujarnya.
Hasto kembali menegaskan bahwa Bansos adalah program yang baik untuk membantu masyarakat. Namun saat ini, perlu ada evaluasi implementasi pembagiannya, karena berbagai elemen masyarakat banyak menyoroti adanya politisasi bansos.
“Rakyat juga memahami, kemudian muncul kelompok civil society yang mengkritisi penggunaan secara sepihak dari bansos tersebut yang seharusnya rakyat ini sudah susah. Yang penting bantuannya tepat sasaran, itu yang menjadi prinsip PDI Perjuangan dan pasangan Ganjar-Mahfud,” pungkasnya.(hab)
Tinggalkan Balasan