DKI Jakarta Jadi Provinsi Rawan Terjadi Politisasi SARA, Ini Penyebabnya

Jumat, 13 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kooordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty

Kooordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty

JAKARTA RAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menetapkan 6 daerah rawan Politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024. Diantaranya, DKI Jakarta, Maluku Utara (Malut), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Papua Barat (Papbar), Jawa Barat (Jabar), dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Kooordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Lolly Suhenty enam provinsi tersebut terdapat strategi dalam melakukan pencegahannya. Pencegahan tersebut kata dia harus melibatkan banyak pihak di wilayah.

“Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mencegah melakukan politisasi SARA,” ujarnya melalui keterangannya, Jumat (13/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, di tingkat kabupaten/kota tercatat 20 daerah yang memiliki kerawanan tinggi diantaranya Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mappi, Kota Jakarta Barat.

Baca Juga :  Dandim 0501/JP Hadiri Rapat koordinasi dan Sosialisasi Aplikasi Sikadeka Pemilu 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Potensi kabupaten/kota terawan selanjutnya yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi, dan Kota Sabulussalam.

“Dari dua puluh kabupaten/kota sembilan diantaranya ada di Indonesia Timur, maka dibutuhkan upaya perencanaan terbaik,,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Lolly menjelaskan kekerasan berbasis SARA merupakan muara dari berbagai indikator politisasi SARA, yakni kampanye di media sosial, kampanye tempat umum, dan penolakan calon berbasis SARA.

Baca Juga :  KPK Ancam Pihak yang Halangi Penyidikan Korupsi di Kementan, Bisa Dihukum 12 Tahun Penjara

“Artinya,Penolakan calon berbasis sara kalau terjadi, itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan berbasis SARA”

Lolly menyebutkan Provokasi di Media Sosial menjadi modus kekerasan berbasis SARA tertinggi baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua adalah Provokasi Online, Bentrok antar Kelompok dan Kerusuhan Warga.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi melakukan upaya pencegahan Politisasi SARA dengan melibatkan berbagai pihak terkait, Seperti Kemenkominfo, Dewan Pers, Pkatform Media Sosial untuk pencegahan kampanye dan provokasi SARA di media sosial dan media massa lainnya. Serta Kerjasama dengan para pihak seperti TNI/Polri dan BIN untuk menidentifikasi gejala politisasi SARA dan mencegah berkembangnya Politisasi SARA.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Anggota Baleg DPR RI : Meski Masuk Prolegnas Prioritas, Revisi UU MD3 Belum Tentu Dilanjutkan
Berbagi Ramadan PWI Jaya, Paket Sembako dan Santunan untuk Dhuafa dan Warakawuri
KPU Ucapkan Terima Kasih Atas Kinerja PPK dan PPS
Selama Libur Paskah, 298.370 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
Menjual BBM Pertamax Palsu Empat SPBU Ditutup
Flag Off Keberangkatan 5 April di Silang Monas 88 BUMN Gelar Mudik Gratis
Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Tarif Tol Tidak Naik
Polri Evaluasi Buffer Zone Arah Merak untuk Cegah Macet saat Mudik
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 April 2024 - 16:07 WIB

Anggota Baleg DPR RI : Meski Masuk Prolegnas Prioritas, Revisi UU MD3 Belum Tentu Dilanjutkan

Jumat, 5 April 2024 - 17:19 WIB

Berbagi Ramadan PWI Jaya, Paket Sembako dan Santunan untuk Dhuafa dan Warakawuri

Jumat, 5 April 2024 - 08:11 WIB

KPU Ucapkan Terima Kasih Atas Kinerja PPK dan PPS

Senin, 1 April 2024 - 09:53 WIB

Selama Libur Paskah, 298.370 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Senin, 1 April 2024 - 09:23 WIB

Menjual BBM Pertamax Palsu Empat SPBU Ditutup

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:41 WIB

Flag Off Keberangkatan 5 April di Silang Monas 88 BUMN Gelar Mudik Gratis

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:36 WIB

Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Tarif Tol Tidak Naik

Selasa, 26 Maret 2024 - 09:55 WIB

Polri Evaluasi Buffer Zone Arah Merak untuk Cegah Macet saat Mudik

Berita Terbaru

Kriminal

Polsek Cengkareng Periksa Lima Saksi dalam Kasus Anak Bacok Ibu

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:48 WIB

Caption Tugu Monas yang menjadi icon Jakarta.(ist)

Pemerintahan

Pansus Pasca IKN DPRD DKI Persiapkan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:44 WIB

Politik

Prabowo-Titiek, Rujuk?

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:30 WIB