JAKARTA RAYA – Dua fraksi DPR mengkritik langkah pemerintah yang menaikan harga BBM subsidi pada 2022. Langkah ini dinilai memicu kenaikan jumlah orang miskin di Indonesia. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan pemerintah terlalu besar menaikkan harga BBM pada 2022. Hal itu langsung memunculkan gejolak dan tekanan kesejahteraan di tengah masyarakat.

“PKB menilai pemerintah melakukan perubahan harga BBM terlalu signifikan sehingga menimbulkan gejolak dan tekanan kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja informal,” beber Ela Siti Nuryamah yang ditunjuk sebagai juru bicara partai pada penyampaian pandangan fraksi soal RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, dikutip, Kamis (24/8).

Menurutnya, gejolak yang terjadi ikut mendorong naiknya angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 dibandingkan Maret 2023.

“Berkaitan kemiskinan, Fraksi PKB menyoroti sensitivitas kenaikan harga BBM yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan jika dibandingkan Maret 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari formula tepat mengantisipasi gejolak harga dunia agar tidak terdampak pada tingkat kemiskinan,” papar Ela.

Selain PKB, Partai Demokrat pun menyoroti angka kemiskinan yang meningkat tajam setelah kenaikan harga BBM terjadi. Jubir partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman menyatakan kenaikan harga BBM subsidi membuat inflasi meroket pada akhir 2022. Hal itu pun berdampak pada naiknya angka kemiskinan per September 2022 yang mencapai 26,36 juta atau naik 200 ribu orang dari Maret 2022. Menurutnya, setelah kenaikan harga BBM yang juga mengerek kenaikan harga barang-barang pokok, pemerintah memberikan bantuan sosial. Namun, sayangnya pemberian bansos itu banyak yang tidak tepat sasaran.

“Mitigasi pemerintah pasca kenaikan harga BBM melalui program bansos hanya menolong sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin. Sementara masyarakat rentan miskin akan turun menjadi miskin,” beber Rizki.

Rizki pun memberikan pesan agar pemerintah mengubah cara penyaluran subsidi berbasis penerima agar makin akurat.

“Pemerintah perlu segera mengubah cara penyaluran subsidi dari berbasis komoditi menjadi penerima sehingga alokasi dana kompensasi bisa dikurangi dan subsidi bisa tepat sasaran,” ungkap Rizki. (jr)