JAKARTA RAYA – Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkapkan rencana mundurnya cawapres Mahfud MD dari kursi Menkopolhukam sudah menjadi pembahasan bagi para pimpinan partai koalisi.
Ditambah, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (24/1/2024) pagi, yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan mendukung salah satu paslon menjadi salah satu faktor kuat mundurnya Mahfud.
“Sudah. Sudah dibahas lama (mundurnya Mahfud dari Menkopolhukam). Bahkan kita lihat bahkan misalnya momentum tadi pagi dari pernyataan pak presiden juga kami perhitungkan sebagai salah satu faktor,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (24/1/2024) malam.
Hasto menilai jika Mahfud mundur nanti, bahwa cawapres nomor urut 3 itu ingin menunjukkan kekuasaan adalah milik rakyat, serta mengawal pemilu berjalan jujur dan adil
“Idealnya beliau masih bisa mengawal agar pemilu ini benar-benar jurdil tetapi ternyata berbagai bentuk intimidasi justru terjadi di depan mata,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Rabu pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.
Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
“Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,” kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan bahwa meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
“Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.(hab)
Tinggalkan Balasan