JAKARTA RAYA — Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Persatuan (PKP) pada 15 Januari 2026 di Hotel Horison Ultima Menteng menjadi momen krusial kebangkitan partai. Setelah gagal ikut Pemilu dan mengalami disfungsi organisasi, PKP menempatkan Munas sebagai titik “reborn” untuk membangun kembali struktur dan arah politiknya.

Rully Soekarta, Dewan Pembina PKP, mengakui dampak kegagalan Pemilu.

“Dari pusat hingga daerah, struktur partai terguncang. Fungsi PKP nyaris tidak berjalan.”

Namun secara hukum, PKP tetap eksis. Dewan Pembina mengambil alih kendali sementara untuk menyiapkan Munas dan melahirkan ketua umum definitif yang mengelola partai sebagai manajer, bukan penguasa.

“Ketua partai posisinya tinggi, tapi bukan raja dan bukan pencari kekuasaan,” tegas Rully. PKP kembali pada prinsip pendiri: rakyat adalah pemilik bangsa dan penentu aspirasi negara.

Munas menegaskan ruh awal PKP: “Keadilan dan Persatuan”. Politik tanpa dua prinsip ini, menurut Rully, akan menyesatkan bangsa.

PKP tidak memilih ketua umum melalui voting terbuka. Penjaringan dilakukan tertutup, berbasis kriteria kepemimpinan, mengevaluasi pengalaman, visi, dan kapasitas calon.

“Kami tidak hitung kepala, tapi hitung isi kepala. Musyawarah itu berilmu,” jelas Rully.

Nama Isfan Fajar Satryo, putra Try Sutrisno, muncul dari proses penjaringan panjang, bukan dorongan keluarga.

“Beliau ingin menjadi manajer, bukan ketua. Ini keputusan hasil refleksi pribadi, bukan instan,” ujar Rully.

Latar belakang Isfan relevan menghadapi tantangan politik ke depan: sipil, pengalaman usaha, memimpin berbagai organisasi, dan jejaring luas lintas generasi. PKP menyadari lebih dari 60 persen pemilih saat ini milenial dan Gen Z, yang butuh pemimpin rasional dan berempati.

PKP membangun struktur berbasis sense of belonging, bukan loyalitas buta.

“Bukan hormat berlebihan pada ketua, tapi tanggung jawab terhadap keputusannya. Kalau rakyat kuat, negara tenang. Kalau elite nikmat, rakyat runtuh,” tegas Rully.

Munas PKP 2026 bukan sekadar agenda organisasi. Dengan ketua umum baru, PKP menegaskan komitmen mengimplementasikan keadilan dan persatuan secara nyata bagi rakyat dan bangsa. (hab)