Non Aktifkan NIK, Pemprov DKI Diminta Sosialiasi Terlebih Dahulu

Selasa, 23 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Warga menujukkan layanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital di Kantor Kelurahan Pulo, Jakarta.(ist)

Caption Warga menujukkan layanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital di Kantor Kelurahan Pulo, Jakarta.(ist)

Masih banyak warga DKI Jakarta yang belum mengetahui soal penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

JAKARTARAYA-Sebelum melakukan kebijakan penonaktifan terhadap 92.432 warga pemilik NIK yang tidak lagi berdomisili di Jakarta secara masif, Pemprov DKI Jakarta diminta menggencarkan sosialisasi terlebih dahulu.

“Masih banyak warga DKI Jakarta yang belum mengetahui soal penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tentunya hal ini menunjukkan Pemprov DKI kurang menyosialisasikan kebijakan tersebut. Nanti kalau kebijakan itu dipaksakan maka bisa menimbulkan masalah mendasar dan teknis di tengah masyarakat,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo di Jakarta, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penonaktifan 92.493 NIK KTP itu dilakukan lantaran ada 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga yang sudah tidak bertempat tinggal mengacu kepada data RT.

Menurut Rio bagi warga yang sudah meninggal dunia, penonaktifan memang perlu segera dilakukan. Namun, di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta perlu memastikan status warga yang berpindah wilayah atau pindah domisili.

Baca Juga :  BTS Segera Beroperasi di Depok

“Untuk wilayah yang telah beralih fungsi, seharusnya Pemprov DKI tidak mengambil keputusan sepihak. Dinas Dukcapil harus benar-benar memastikan apakah warga tersebut sudah pindah ke luar Jakarta atau belum, jadi jangan gunakan asumsi ‘mungkin’ karena KTP menyangkut hak warga,” ucap Rio.

Apalagi, terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang harus membuat identitas KTP DKI tetapi tinggal di luar Jakarta, misal terkait pekerjaan, pendidikan, atau pun sosial ekonomi.

“Ada faktor-faktor lain yang membuat warga ber-KTP DKI yang tinggal di luar Jakarta diantaranya berkaitan dengan faktor tugas keluar kota, mengikuti pendidikan, faktor sosial ekonomi, dan lain-lain. Faktor tersebut menjadi salah satu poin yang wajib dikaji oleh Pemprov sebelum melakukan penonaktifan KTP,” katanya.

Baca Juga :  Rela Tinggalkan Gaji Besar di Pertamina Ahok Dukung Ganjar Agar Menang

Rio mengatakan penghapusan data tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan digelar September 2024.

Diketahui, Dinas Dukcapil DKI Jakarta menyatakan ada 92.432 NIK yang bakal dinonaktifkan diantaranya karena meninggal dunia dan RT yang lokasinya telah beralih fungsi dari permukiman menjadi fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin memastikan penonaktifan NIK tidak dilakukan secara asal. Petugas Dukcapil DKI Jakarta tingkat provinsi dan kota juga akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada warga, sebelum menonaktifkan NIK.

Adapun NIK yang sebelumnya dinonaktifkan dapat aktif kembali dengan masyarakat datang ke posko yang ada di loket pelayanan Dukcapil di kelurahan terdekat sehingga tidak perlu mengaktifkan NIK tersebut ke Kemendagri.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia
Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah
Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU
Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan
Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan
WTP ke-17, Bukti Konsistensi dalam Pengelolaan Keuangan
PT SPT Bersinergi Dengan Kodim Subulusallam Aceh Dalam Berikan Bantuan Kepada Masyarakat Sekitar
Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem
Berita ini 4 kali dibaca
Sebelum melakukan kebijakan penonaktifan terhadap 92.432 warga pemilik NIK yang tidak lagi berdomisili di Jakarta secara masif, Pemprov DKI Jakarta diminta menggencarkan sosialisasi terlebih dahulu. "Masih banyak warga DKI Jakarta yang belum mengetahui soal penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tentunya hal ini menunjukkan Pemprov DKI kurang menyosialisasikan kebijakan tersebut. Nanti kalau kebijakan itu dipaksakan maka bisa menimbulkan masalah mendasar dan teknis di tengah masyarakat," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo di Jakarta, kemarin. Penonaktifan 92.493 NIK KTP itu dilakukan lantaran ada 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga yang sudah tidak bertempat tinggal mengacu kepada data RT.

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:16 WIB

Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 - 08:24 WIB

Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:16 WIB

Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU

Selasa, 14 Mei 2024 - 14:18 WIB

Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan

Senin, 13 Mei 2024 - 14:14 WIB

Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan

Senin, 13 Mei 2024 - 09:41 WIB

WTP ke-17, Bukti Konsistensi dalam Pengelolaan Keuangan

Senin, 13 Mei 2024 - 07:19 WIB

PT SPT Bersinergi Dengan Kodim Subulusallam Aceh Dalam Berikan Bantuan Kepada Masyarakat Sekitar

Minggu, 12 Mei 2024 - 15:27 WIB

Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem

Berita Terbaru