Oleh: Mohamad Fuad

Polemik soal keabsahan nasab yang memicu gesekan antarkelompok di Pemalang mendapat sorotan serius dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini menegaskan sikapnya untuk menjaga keutuhan umat Islam dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.

Ketegangan terkait isu nasab, terutama antara kelompok yang mendukung dan menolak legitimasi dzurriyah (keturunan) Nabi, terus memanas di sejumlah daerah, termasuk Pemalang. PBNU, melalui Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir, telah menyampaikan keprihatinan atas insiden kekerasan yang terjadi dan meminta pemerintah untuk turun tangan menjaga ketertiban.

Dalam sejumlah pernyataannya, PBNU menegaskan bahwa kelompok yang terlibat bentrok di Pemalang bukan bagian dari struktur organisasi Nahdlatul Ulama. “Tindakan kekerasan atas nama agama atau nasab tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman yang diajarkan NU,” ujar KH Afifuddin.

Baca Juga:Menguji Konsistensi PBNU dan PKB terhadap Ajaran Gus Dur

Sebelumnya, PBNU telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3391/PB.01/A.II.10.44/99/01/2025 yang menegaskan bahwa organisasi PWI LS bukan bagian dari NU. Dalam surat tersebut, PBNU juga menegaskan tidak memiliki tanggung jawab struktural maupun kultural atas aktivitas organisasi tersebut.

Perbedaan prinsip dan pandangan antara NU dan PWI LS, khususnya dalam isu-isu yang sensitif seperti nasab, menjadi alasan PBNU memilih untuk tidak menjadi mediator dalam konflik yang dinilai sudah mengarah pada potensi disintegrasi umat.

Melalui instruksi resmi bernomor 3975/PB.01/A.II.08.47/99/06/2025, PBNU mengimbau seluruh fungsionaris dan warga NU untuk menghindari keterlibatan dalam konflik sejenis. PBNU juga meminta agar kader NU fokus pada menjaga ukhuwah Islamiyah dan memperkuat peran Islam rahmatan lil alamin.

Baca Juga:PBNU dan Tantangan Globalisasi: Antara Independensi dan Pengaruh Poros Global

“NU berkomitmen pada jalan moderasi. Dalam situasi seperti ini, sikap terbaik adalah mencegah meluasnya konflik dan menjaga kerukunan umat,” tambah KH Afifuddin.

Isu ini juga menimbulkan persepsi publik yang menilai PBNU condong kepada kelompok tertentu. Menanggapi hal tersebut, PBNU menegaskan bahwa organisasi ini tidak berpihak dalam isu nasab, melainkan konsisten menolak segala bentuk penghinaan, ujaran kebencian, dan tindakan yang merusak persatuan umat Islam.

PBNU juga mengingatkan bahwa kekerasan fisik, intimidasi terhadap pengajian, dan penyerangan majelis merupakan bentuk ekstremisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam wasathiyah (moderat).

Menjaga Marwah NU

Meskipun sebagian pelaku bentrok memiliki latar belakang kultural NU, PBNU mengambil posisi tegas untuk tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun. Sikap ini diambil demi menjaga marwah organisasi dan memastikan NU tetap berada di jalur moderasi dan perdamaian.

Dengan demikian, PBNU menegaskan bahwa dalam menghadapi konflik horizontal seperti yang terjadi di Pemalang, pendekatan dialog dan hukum adalah jalan utama. Semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat emosional dan memecah belah. (***)