JAKARTA RAYA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan.
Ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027.
Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, menyampaikan hal tersebut saat membuka Musrenbang Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Rabu, Rabu 4 Februari.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan 30 usulan dari enam RW, dengan fokus utama pada kebutuhan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang hingga kini belum tersedia di wilayah Kelurahan Setu.
Munjirin menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara partisipatif dan berjenjang.
“Tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan, namun partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Dengan keterpaduan perencanaan, akan tumbuh rasa tanggung jawab bersama dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik,” ujar Munjirin.
Ia juga menginstruksikan camat dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk mengawal setiap usulan masyarakat serta memastikan adanya transparansi kepada warga apabila terdapat usulan yang belum dapat dilaksanakan.
Pembangunan SMK Negeri di Pulogebang
Sebelumnya, Musrenbang Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Selasa (3/2), menetapkan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagai prioritas utama.
Forum tersebut membahas 79 usulan, terdiri dari 68 usulan fisik dan 11 usulan barang, dan dibuka oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur, Dedi Efrizal.
Dedi menjelaskan bahwa pembangunan SMK Negeri di Pulogebang telah didukung dengan ketersediaan lahan.
“Kelurahan Pulogebang belum memiliki SMK Negeri. Lahan sudah tersedia dan telah dipasang plang sebagai bentuk kesiapan pembangunan,” jelasnya.
Musrenbang tersebut turut dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Lefy.
Aspirasi Infrastruktur Masih Dominan
Selain sektor pendidikan, aspirasi masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan dan saluran air. Di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Musrenbang membahas 20 usulan warga yang didominasi pemeliharaan jalan dan perbaikan saluran.
Camat Makasar, Dimas Prayudi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Sementara itu, Kelurahan Cipinang Melayu membahas 48 usulan dengan fokus pengendalian genangan air.
Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur, Fauzi, memastikan seluruh usulan akan diteruskan ke tingkat kecamatan dan kota untuk dikaji lebih lanjut sesuai ketentuan.
Di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Musrenbang membahas 56 usulan, didominasi usulan dari Sudin Bina Marga dan Sudin Sumber Daya Air, termasuk rencana pengaspalan jalan sepanjang 900 meter dengan nilai anggaran lebih dari Rp14,7 miliar.
Adapun Kelurahan Pisangan Baru menyampaikan 73 usulan, mayoritas terkait pemeliharaan jalan dan saluran air.
Fondasi RKPD 2027
Wali Kota Munjirin menegaskan bahwa rangkaian Musrenbang kelurahan menjadi fondasi awal penyusunan RKPD DKI Jakarta Tahun 2027.
“Usulan masyarakat yang disampaikan secara berkelanjutan harus mendapatkan penjelasan dan solusi. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berharap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup warga. (ali)
Tinggalkan Balasan