Penegakan Hukum Bawaslu Dinilai Lemah

JAKARTA RAYA-Lemahnya upaya penegakan hukum dinilai Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow berasal dari Bawaslu jelang Pemilu 2024.

“Pemilu kali ini memang penegakan hukumnya paling lemah, dari Bawaslu. Bawaslu hampir tidak melakukan apa-apa, selain roadshow,” katanya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, pelanggaran pemilu semakin terang-benderang dan dipertontonkan secara kasat mata. Dimana para pejabat, peserta pemilu, dan berbagai kelompok yang diduga sengaja melakukannya.

Menurutnya, pelanggaran itu akan terus berulang, hanya akan berpindah tempat. Dia mencontohkan salah satu kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran pemilu, seperti acara deklarasi dukungan perangkat desa yang dihadiri salah seorang kontestan pemilihan presiden.

“Mereka tahu itu pelanggaran, tapi mereka juga tahu Bawaslu tidak bisa atau tidak mau melakukan apa-apa terhadap pelanggaran itu,” ungkapnya.

Jeirry juga menyoroti rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, karena mereka tahu Bawaslu tidak menjalankan tugas yang semestinya.

“Kami sudah kehilangan harapan dengan perangkat penegakan hukum pemilu, seperti Bawaslu, kalau kita melihat sepanjang tahun ini,” tegasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Selasa, 14 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah