JAKARTA RAYA – Kekosongan kursi pimpinan definitif di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta menjadi perhatian serius DPRD DKI dan masyarakat.
Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk, mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini menghadapi masalah strategis, antara lain pembahasan RAPBD TA 2025 dan kewajiban untuk memelihara stabilitas politik dan keamanan Jakarta menjelang Pilkada 2024.
Amos menambahkan, persiapan untuk merespons berbagai kemungkinan perubahan struktural dan kultural akibat kebijakan baru yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto juga sangat penting.
“Untuk merespons masalah-masalah strategis tersebut, diharapkan Pejabat Gubernur DKI Teguh Setyabudi dapat memberikan perhatian serius terhadap penataan personel ASN, khususnya pejabat eselon II atau Pimpinan Pratama di beberapa SKPD yang pimpinannya masih bersifat pelaksana tugas (Plt). Pejabat pelaksana tugas ini harus segera didefinitifkan agar pelaksanaan tupoksinya tidak terhambat oleh keterbatasan kewenangan,” ujar Amos saat berbincang dengan Media Karya, Sabtu (2/11).
Menurut Amos, berdasarkan pemantauannya, jabatan-jabatan eselon II yang masih dijabat Plt antara lain: Asisten Sekda Bidang Kesmas, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Sekretaris DPRD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Biro Kepala Daerah (KDH), serta Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip).
“Diharapkan pula agar DPRD DKI Jakarta yang saat ini sedang melakukan pembahasan RAPBD TA 2025 juga dapat memberikan masukan kepada Pejabat Gubernur DKI untuk segera mengisi posisi-posisi yang kosong. Jangan sampai timbul kesan Pemprov DKI menghambat karir ASN,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, menilai bahwa jabatan definitif perlu segera diisi agar kinerja ASN lebih maksimal, terutama di tingkat lurah, camat, dan kepala dinas yang saat ini masih banyak diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT).
“Kosongnya kursi ASN di beberapa posisi strategis sangat mempengaruhi kinerja. Walaupun kewenangan PLT dan pejabat definitif sama, secara psikologis PLT sering merasa kurang percaya diri. Mereka seakan-akan hanya menjalankan tugas setengah hati,” ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI, Jumat (1/11/2024).
Selain faktor psikologis, Mujiyono juga menyoroti bahwa PLT yang merangkap jabatan di dua kelurahan atau lebih seringkali mengalami beban kerja berlebih.
“Bekerja di dua kantor tentunya mengurangi fokus. Secara realistis, hasil kerja akan lebih maksimal bila hanya fokus pada satu kantor saja,” lanjutnya.
Pentingnya segera diangkat pejabat definitif ini juga terkait dengan rencana penambahan ASN di DKI Jakarta. Pada 2025, DKI Jakarta diperkirakan akan menerima kuota ASN sekitar 4.500 orang.
Ketua DPD Demokrat DKI ini menambahkan, tambahan tersebut diharapkan dapat memenuhi kekurangan personel ASN yang selama ini menjadi masalah di beberapa instansi.
“Kami mendorong agar manajemen pengelolaan ASN lebih cermat. Yang sudah layak dan memenuhi kapasitas harus segera diangkat, sementara yang potensial namun belum memenuhi kapasitas bisa diberikan kesempatan melalui penilaian uji coba,” tambah Mujiyono.
Komisi A DPRD DKI, menurut Mujiyono, telah berulang kali memberikan rekomendasi terkait penambahan jumlah ASN dan pengisian jabatan definitif kepada pemerintah daerah.
Namun, hingga kini, rekomendasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Mujiyono berharap pihak eksekutif dapat segera merealisasikan rekomendasi tersebut demi peningkatan kinerja dan pelayanan publik di DKI Jakarta. (hab)
Tinggalkan Balasan