JAKARTA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025 mencatat rekor baru dengan nilai Rp91,34 triliun, menjadikannya yang terbesar sepanjang sejarah. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyebut belum ada perubahan anggaran untuk sektor-sektor prioritas meski pembahasan APBD terus berlanjut.

“Kalau dari data saya, belum ada penambahan karena ini terkait pembahasan APBD 2025. Belum ada perubahan,” ujar Khoirudin saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).

Rincian Anggaran Sektor Prioritas

Khoirudin merinci alokasi anggaran untuk sejumlah sektor strategis:

Baca Juga:Ketua MPR Ahmad Muzani Lepas 450 Pemudik Gratis ke Lampung
  • Penanganan banjir: Rp5,6 triliun (7,55 persen dari belanja).
  • Penanganan kemacetan: Rp9 triliun (11,98 persen dari belanja).
  • Persampahan: Rp3,1 triliun (4,17 persen dari belanja).
  • Pengentasan kemiskinan: Rp22,2 triliun (29,45 persen dari belanja).
  • Penanganan pencemaran udara: Rp1,4 triliun (1,91 persen dari belanja).

“Total anggaran sektor-sektor ini lebih dari Rp41,5 triliun, atau sekitar 50,30 persen dari total belanja Rp82,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan APBD 2024 yang mengalokasikan Rp37,1 triliun atau 48,86 persen untuk sektor serupa,” jelas Khoirudin.

Harapan untuk Program Prioritas

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa APBD 2025 senilai Rp91,34 triliun merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Jakarta.

“Anggaran ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Jakarta, tidak kurang dari Rp91,34 triliun,” kata Teguh kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Baca Juga:Revisi UU TNI, GP Ansor: Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi

Ia berharap APBD tersebut dapat mendukung program-program prioritas yang berdampak positif bagi masyarakat Jakarta. “Kami harapkan anggaran ini menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Jakarta melalui program-program nyata yang berdampak langsung dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Program Strategis: Tanggul hingga Normalisasi Sungai

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan sebagian anggaran untuk pembangunan tanggul sepanjang 12 kilometer guna mengatasi banjir rob. Selain itu, program normalisasi sungai juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas aliran melalui pengadaan tanah.

Dengan jumlah anggaran yang signifikan, APBD 2025 mencatat lonjakan yang besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (hab)