Refleksi Satu Tahun Asta Cita: Kemnaker Fokus Bangun Ketenagakerjaan Adil, Inklusif, dan Berdaya Saing

JAKARTA RAYA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Asta Cita melalui pembangunan ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kesejahteraan pekerja, transformasi pelatihan vokasi, serta penciptaan lingkungan kerja inklusif yang memberi ruang bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam acara Media Briefing bertajuk “Refleksi Satu Tahun Asta Cita Bidang Ketenagakerjaan” di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Refleksi ini bukan sekadar evaluasi, tetapi bentuk akuntabilitas publik atas apa yang telah kita lakukan bersama untuk dunia ketenagakerjaan Indonesia selama satu tahun terakhir,” ujar Yassierli.

Rekrutmen Adil dan Inklusif

Yassierli menjelaskan, Kemnaker memastikan seluruh proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara non-diskriminatif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Untuk mendukung hal tersebut, Kemnaker membentuk Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas dan memperluas kerja sama lintas sektor guna menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi semua kalangan.

Peningkatan Kualitas SDM

Pemerintah juga terus memperkuat pelatihan vokasi dan program magang nasional guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan dunia industri.
Sepanjang 2025, sebanyak 724.251 peserta telah mengikuti pelatihan kerja lintas sektor, berkolaborasi dengan 20 kementerian dan lembaga.

Kemnaker juga menetapkan Oktober sebagai Bulan Pelatihan Vokasi Nasional, yang diikuti lebih dari 60 ribu peserta. Beberapa kerja sama strategis yang dilakukan antara lain pelatihan SDM Koperasi Merah Putih bersama Kementerian Koperasi, pelatihan SDM untuk Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional, pelatihan Agroforestry bersama Kementerian Kehutanan, Program Magang Nasional bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi, serta pelatihan Digital Skill bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Kita ingin membangun SDM unggul yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap perubahan industri hijau dan digital,” tegas Yassierli.

Kemnaker kini juga mengembangkan dua platform digital utama, yakni Magang Hub dan Karir Hub, untuk memperluas akses tenaga kerja terhadap peluang kerja dan pelatihan.

Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Dalam setahun terakhir, Kemnaker mencatat sejumlah capaian penting, antara lain kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 15,2 juta pekerja, pemberian diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta perluasan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui PP No. 6 Tahun 2025.

Selain itu, terdapat pula subsidi perumahan bagi 70 ribu pekerja bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan program Mudik Gratis bagi pekerja dan keluarganya. Kemnaker juga menerbitkan Surat Edaran tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir daring sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja di sektor digital.

Penguatan Hubungan Industrial dan Reformasi Birokrasi

Kemnaker mencatat kemajuan signifikan di bidang hubungan industrial, dengan penyelesaian 16.090 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan 48.008 Peraturan Perusahaan (PP). Lebih dari 60 kegiatan dialog sosial digelar antara serikat pekerja dan pengusaha, serta kerja sama dengan Apindo, Kadin, ILO, dan BRICS.

Untuk memperkuat tata kelola ketenagakerjaan, Kemnaker meluncurkan sistem Norma 100, yakni self-assessment kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, serta kampanye “Stop Percaloan Rekrutmen Tenaga Kerja”. Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) juga diperluas ke 1.353 perusahaan di seluruh Indonesia.

Prestasi dan Penghargaan

Selama periode Oktober 2024–2025, Kemnaker berhasil meraih sejumlah penghargaan nasional, di antaranya Simpul Jaringan Terbaik Nasional dari ANRI, Peringkat 3 Pengawasan Kearsipan Nasional, Arsiparis Teladan Nasional ke-2, dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Semua capaian ini hasil kerja keras seluruh jajaran Kemnaker, kolaborasi dengan mitra sosial, dan kepercayaan masyarakat. Namun, pekerjaan kita belum selesai. Kita akan terus memperkuat integritas dan digitalisasi layanan publik di bidang ketenagakerjaan,” tegas Yassierli.

Peluncuran Batch 2 Program Magang Nasional

Sebagai penutup, Yassierli mengumumkan peluncuran Batch 2 Program Magang Nasional yang akan digelar pada 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026, dengan target 80 ribu peserta. Pendaftaran perusahaan dibuka pada 24 Oktober–5 November, sementara peserta dapat mendaftar mulai 6–12 November 2025.

“Kami ingin memastikan magang bukan sekadar pengalaman kerja, tetapi jembatan menuju pekerjaan layak bagi generasi muda Indonesia,” pungkasnya. (sin)