Runtuhnya Birokrasi PKS di Kota Depok

Jumat, 29 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mohamad Fuad Pengamat Sosial Politik dan Pemerhati Lingkungan

Mohamad Fuad Pengamat Sosial Politik dan Pemerhati Lingkungan

Oleh Mohamad Fuad Pengamat Sosial Politik dan Pemerhati Lingkungan

JAKARTA RAYA – Sejak Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma hijrah ke Kota Administratif Depok, kota ini menjadi magnet urbanisasi yang tidak terelakkan. Posisi strategis Depok yang berada di poros Jabodetabek, menghubungkan Bogor, Tangsel, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Bekasi, mendorong lonjakan penduduk secara masif.

Namun, perubahan ini tak diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah. Depok yang dahulu asri kini berubah menjadi kawasan penuh beton, perumahan, dan ruko yang tak terkendali. Akibatnya, masalah lingkungan, seperti banjir dan bau sampah, menjadi pemandangan sehari-hari.

Ketika Nur Mahmudi Ismail, kader PKS, menjabat sebagai wali kota, harapan warga untuk pembangunan yang terarah tak terwujud. Selama dua periode kepemimpinannya, fokus utama Nur Mahmudi justru pada penguatan internal birokrasi dengan pendekatan politik eksklusif. Alih-alih merancang infrastruktur berkelanjutan yang bebas banjir dan kemacetan, Nur Mahmudi memilih memperkuat posisi politiknya dengan menempatkan orang-orang yang sejalan dengan kepentingannya. Kritik dari warga pun seolah diabaikan, membuat ruang partisipasi publik semakin sempit.

Situasi tidak banyak berubah di era kepemimpinan Idris Abdul Somad. Selama dua periode, Idris gagal menawarkan inovasi pembangunan yang signifikan. Meski menerima berbagai penghargaan, capaian tersebut tak mampu mengimbangi kekecewaan warga yang merasa kebijakan Idris lebih banyak berorientasi pada kepentingan politik partai. Program-program yang diluncurkan lebih menyasar kader dan simpatisan PKS, sementara warga umum kerap merasa terpinggirkan.

Baca Juga :  Surya Paloh dan Anies Sempat Datangi Ketua Majelis Syura PKS Sebelum Cak Imin jadi Cawapres

Ketidakpuasan warga Depok terhadap politik eksklusif dan birokrasi yang tidak inklusif ini menjadi alasan utama mengapa dominasi PKS di kota ini mulai runtuh. Warga menginginkan perubahan yang nyata dan kepemimpinan yang berpihak pada semua kalangan, bukan hanya kelompok tertentu.

Runtuhnya birokrasi PKS di Depok adalah cerminan kegagalan dalam memahami kebutuhan masyarakat urban yang kompleks dan dinamis. Warga Depok kini mencari figur pemimpin yang mampu membawa perubahan dengan visi pembangunan yang kreatif, inovatif, dan inklusif. (***)

Penulis : Purwadi

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

PN Bekasi Terancam Salahi Aturan Jika Tetap Eksekusi Lahan PT Hasana Damai Putra
Meyrihana Bakal Rilis Single Aku Bukan Pelakor, Kolaborasi Bersama Jey Shazzally
Merunut Dugaan Ijazah Palsu Cabup S di Pilbup Limapuluh Kota 2024
Pilbup Limapuluh Kota diwarnai tuduhan Ijazah Palsu, Warga Tunggu Tindak Lanjut Polisi Usut Cabup S
Akan Kemana Pemkot Depok di Bawah Supian-Chandra?
LSM Tri Nusa Desak Bareskrim Usut Dugaan Identitas Palsu Ketua KORMI Kota Bekasi
Kementerian Kebudayaan Kerja Sama dengan Swasta Bangun 51 Layar Bioskop di 17 Kabupaten di Jawa
RKN-Feri Buya Siap Jalankan 4 Program ‘Masa Depan’ Limapuluh Kota di 100 Hari Pertama
Berita ini 68 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Desember 2024 - 13:21 WIB

PN Bekasi Terancam Salahi Aturan Jika Tetap Eksekusi Lahan PT Hasana Damai Putra

Selasa, 3 Desember 2024 - 08:20 WIB

Meyrihana Bakal Rilis Single Aku Bukan Pelakor, Kolaborasi Bersama Jey Shazzally

Sabtu, 30 November 2024 - 15:20 WIB

Merunut Dugaan Ijazah Palsu Cabup S di Pilbup Limapuluh Kota 2024

Sabtu, 30 November 2024 - 10:18 WIB

Pilbup Limapuluh Kota diwarnai tuduhan Ijazah Palsu, Warga Tunggu Tindak Lanjut Polisi Usut Cabup S

Jumat, 29 November 2024 - 15:17 WIB

Runtuhnya Birokrasi PKS di Kota Depok

Berita Terbaru