JAKARTA RAYA, Depok – Maraknya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah menimbulkan keresahan publik. Sebagian masyarakat mulai meragukan keamanan produk MBG, bahkan muncul anggapan bahwa penyedia program tidak bertanggung jawab jika terjadi kasus keracunan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Turiman, meluruskan informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyatakan akan bertindak cepat jika ada kasus keracunan.
“Kalau ada kejadian, BGN langsung turun tangan, termasuk memastikan pengobatan bagi siswa dan memberikan sanksi kepada kepala dapur,” jelas Turiman saat memberikan keterangan pers di ruang BKD DPRD Depok, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, MBG membawa manfaat besar. Selain memenuhi gizi anak sekolah, program ini membuka lapangan kerja di dapur MBG sekaligus menggerakkan ekonomi lokal karena bahan pokok disuplai dari pasar sekitar.
“Anak-anak terbantu gizinya, warga mendapat pekerjaan, dan pasar lokal ikut hidup. Jadi ada perputaran ekonomi di masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Turiman menyoroti keterbatasan jumlah dapur MBG di Depok. Kondisi tersebut membuat distribusi makanan bergizi belum merata.
“Di Sukmajaya saja dibutuhkan 16 dapur, tapi yang beroperasi masih jauh di bawah jumlah itu. Hal serupa terjadi di kecamatan lain,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi risiko jika makanan dikirim dari dapur yang lokasinya terlalu jauh dari sekolah. Perjalanan panjang dapat menurunkan kualitas makanan dan memicu keracunan.
“Kalau di kota besar dapur dekat sekolah, kualitas lebih terjaga. Tapi di daerah dengan jarak jauh, makanan bisa bermasalah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Turiman menolak usulan agar bantuan gizi diberikan langsung dalam bentuk uang tunai kepada orang tua. Menurutnya, skema itu rawan penyalahgunaan dan berisiko menurunkan standar gizi anak.
“Lebih baik tetap melalui dapur MBG agar menu sesuai standar pemerintah,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota Depok menambah jumlah dapur MBG di tiap kecamatan dan memperkuat sistem pengawasan. Evaluasi menyeluruh, menurutnya, penting agar manfaat program benar-benar dirasakan anak sekolah secara adil.
“Yang paling penting adalah evaluasi sistem kerja dan pelaksanaan program, supaya manfaat MBG sampai ke masyarakat dengan merata,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Turiman memastikan Komisi D DPRD Depok akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG.
“Memang MBG melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, tapi karena penerima manfaatnya adalah siswa-siswi, maka Komisi D tetap akan melakukan sidak,” pungkasnya. (yopi)
Tinggalkan Balasan