JAKARTA RAYA – Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto punya analisa sendiri terkait aksi berbalas rekaman suara atau voice note (VN) antara mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan ketua DPW PKS DKI Jakarta Ustadz Khoirudin belum lama ini.
“Hasil analisis saya dari voice note Ketua PKS DKI Jakarta Khoirudin, terkait pernyataan juru bicara PKS soal tenggat waktu kepastian tiket pencalonan Anies Baswedan, yakni sikap Ketua PKS DKI Jakarta dalam pernyataannya, Khoirudin menyampaikan pandangannya dengan sopan, lembut, dan tidak menimbulkan rasa kecewa kepada siapa pun. Kepada Anies Baswedan, Khoirudin tetap menaruh rasa hormat dan mengedepankan kedamaian serta kebersamaan untuk tujuan kebaikan bersama,” ujarnya saat berbincang dengan awak media, Kamis (15/8/2024).
Menurut pria berkacamata yang akrab disapa SGY ini dari kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PKS Jakarta Berbaik Hati kepada Anies Baswedan.
“Sejak awal, PKS rela mengalah dengan memilih posisi calon gubernur Jakarta dan memberikan posisi tersebut kepada Anies Baswedan. Padahal, PKS adalah pemenang pemilu di Jakarta dengan perolehan 18 kursi DPRD DKI Jakarta,” ujarnya lagi.
Jadi menurut SGY sangat logis jika PKS ngotot agar kadernya maju sebagai cawagub mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
“PKS meminta Anies Baswedan untuk mencari dan memastikan tambahan dukungan dari partai lain, seperti NasDem dan PKB, guna memenuhi syarat minimal dukungan 22 kursi DPRD DKI Jakarta. Dukungan PKS yang Lebih Besar: Sesungguhnya, PKS telah memberikan dukungan penuh kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024 beberapa bulan lalu. Ini menunjukkan komitmen dan dukungan PKS kepada Anies Baswedan dalam skala yang lebih besar dan penting. Pilpres memiliki dampak yang jauh lebih luas dan signifikan dibandingkan dengan pilkada, sehingga dukungan tersebut sudah mencerminkan penghargaan tertinggi terhadap kapabilitas dan visi Anies Baswedan,”bebernya.
Jadi lanjut SGY jika PKS memutuskan membatalkan atau tidak mengusung Anies sebagai cagub DKI Jakarta karena Anies belum mendapatkan kepastian dukungan tambahan dari partai lain seperti NasDem atau PKB, maka PKS DKI Jakarta tak bisa disalahkan.
“Langkah ini tidak dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Selain itu, dalam konteks politik yang dinamis, setiap partai memiliki strategi dan kalkulasi tersendiri yang harus diperhitungkan,” ungkapnya. (hab)
Tinggalkan Balasan